Peraturan Menteri Keuangan (3,066)
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI NEGERI
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA
INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH
PEDOMAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
PEMBERIAN DUKUNGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEMENUHAN
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PADA
PEDOMAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBELAJARAN
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PENGURUSAN PIUTANG MACET PADA BADAN/LEMBAGA KHUSUS/BADAN
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM
TATA LAKSANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PERUBAHAN RINCIAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024
PENILAIAN KINERJA DAERAH DAN PENENTUAN JUMLAH DAERAH