Keputusan Presiden (3,160)
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE AUGMENTATION OF THE ASEAN
PENGESAHAN SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE THIRD PACKAGE OF
TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAJEN, KEJAKSAAN NEGERI NAMLEA,
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001
TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI
PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
PERUBAHAN ATAS
PERUBAHAN ATAS
PERUBAHAN ATAS
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT SIPIL
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEWAN GULA INDONESIA
PERUBAHAN ATAS
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998
UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN PROTOCOL ON NOTIFICATION PROCEDURES
POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Second Amendment to Presidential Decree Number 177 of 1999 Regarding the Financial Sector Policy Committee
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL