Langsung ke konten

Putusan Mahkamah Konstitusi

3,134 putusan | 2,846 dengan konten lengkap

PHPU 5/PHPU.D-XII/2014 2014

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua

PUU 49/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PUU 48/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PUU 47/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak...

PUU 46/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PUU 45/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ...

PUU 44/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan...

PUU 43/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,...

PUU 42/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Terhadap UUD 1945

PUU 41/PUU-XII/2014 2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUU 40/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD 1945

PUU 4/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan...

PHPU 4/PHPU.D-XII/2014 2014

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua

PUU 39/PUU-XII/2014 2014

1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 2. Permohonan Pengujian...

PUU 38/PUU-XII/2014 2014

pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUU 37/PUU-XII/2014 2014

1. Permohonan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 2. Permohonan Pengujian...

PUU 36/PUU-XII/2014 2014

1. Permohonan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang...

PUU 35/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,...

PUU 34/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang...

PUU 33/PUU-XII/2014 2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35...

PUU 32/PUU-XII/2014 2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUU 31/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,...

PUU 30/PUU-XII/2014 2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUU 3/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PHPU 3/PHPU.D-XII/2014 2014

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2013

PUU 29/PUU-XII/2014 2014

1. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang...

PUU 28/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013...

PUU 27/PUU-XII/2014 2014

1. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 2. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7...

PUU 26/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap UUD 1945

PUU 25/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap UUD 1945

PUU 24/PUU-XII/2014 2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan...

PUU 23/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Terhadap UUD 1945

PUU 22/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap UUD 1945

PUU 21/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Terhadap UUD 1945

PUU 20/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ; Terhadap UUD 1945

PUU 2/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1...

PHPU 2/PHPU.D-XII/2014 2014

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013

PUU 19/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Terhadap UUD 1945

PUU 18/PUU-XII/2014 2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik...

PUU 17/PUU-XII/2014 2014

1. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2. Permohonan Pengujian ...

PUU 16/PUU-XII/2014 2014

1. Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi...

PUU 15/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PUU 140/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

PUU 14/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PUU 139/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur terhadap...

PUU 138/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

PUU 137/PUU-XII/2014 2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang...

PUU 136/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil PUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

PUU 135/PUU-XII/2014 2014

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan...

PUU 134/PUU-XII/2014 2014

Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .