Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud, sesuai Berita Acara tanggal 16 Desember 2013. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; 56 Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas 57 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah salah dalam menentukan Termohon. Di dalam permohonannya Pemohon mencantumkan bahwa yang menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Sementara itu berdasarkan 58 putusan DKPP nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, 102/DKPP-PKE-II/2013, dan 117/DKPP- PKE-II/2013 tertanggal 1 Oktober 2013, pada butir 4 disebutkan “Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil alih tanggungjawab dalam melanjutkan proses bersama Teradu III, dengan senantiasa berkonsultasi kepada KPU RI dan menjalankan putusan ini”. Atas putusan tersebut jelas bahwa penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Talaud tahun 2013 adalah KPU Provinsi Sulawesi Utara. [3.6] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa di dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: • Permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; • Pada tanggal 1 Oktober 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 98/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 102/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 117/DKPP-PKE-II/2013 atas pengaduan oleh 3 pihak bakal calon pasangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013; • Pemberhentian tetap terhadap Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud pada putusan poin 2 yang berbunyi “Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Tetap” kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV atas nama Sdr. Melky Buatasik, SP.,M.Si., Sdr. T.H. Pinilas, S.Th., dan Sdri. Magdalena Anaada, S.Pd”, telah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 103/Kpts/KPU-Prov-023/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa, “apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU 59 Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya” ; • Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan proses tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 16 Desember 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-023/TLD/XII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2013, tertanggal 16 Desember 2013; • Berdasarkan hal-hal tersebut Mahkamah menilai bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sehingga yang menjadi Termohon seharusnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu menurut Mahkamah selain subjek permohonan salah, objek permohonan Pemohon pun salah, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum; [3.7] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; 4.