Langsung ke konten

Pencarian

MKRI 056/PUU-II/2004

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terhadap UUD 1945

MKRI 065/PUU-II/2004

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia terhadap UUD 1945

MKRI 066/PUU-II/2004

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 74 tentang Mahkamah Konstitusi & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap UUD 1945

MKRI 069/PUU-II/2004

Pengujian Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pasal UUD 1945

MKRI 072/PUU-II/2004

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

MKRI 073/PUU-II/2004

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

MKRI 001/PUU-II/2005

Pengujian UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

MKRI 002/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

MKRI 003/PUU-III/2005

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

MKRI 004/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945

MKRI 005/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

MKRI 006/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

MKRI 007/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945

MKRI 008/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945

MKRI 009/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945

MKRI 010/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

MKRI 011/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945

MKRI 014/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945

MKRI 015/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

MKRI 016/PUU-III/2005

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap UUD 1945