Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 kewenangan Mahkamah, antara lain, adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK); [3.4] Menimbang bahwa objek permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu Pasal 58 huruf d UU Pemda, terhadap UUD 44 1945, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, seseorang atau suatu pihak yang dapat diterima kedudukan hukumnya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah orang atau pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, maka orang atau pihak dimaksud harus terlebih dahulu: a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: 45 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang, berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan; [3.8] Menimbang bahwa hak-hak konstitusional yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 58 huruf d UU Pemda, menurut anggapan Pemohon, adalah hak-hak konstitusional yang diatur dalam: • Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". • Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". • Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". • Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 46 teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". • Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". • Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". • Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Sementara itu, Pasal 58 huruf d UU Pemda, yang oleh Pemohon didalilkan telah melanggar hak-hak konstitusional dimaksud berbunyi, “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat: a. ... b. .... c. .... d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun e. ...dst” ; [3.9] Menimbang bahwa, sesuai dengan bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon lahir tanggal 9 Juni 1980. Dengan demikian, pada saat permohonan a quo diperiksa di hadapan Mahkamah, Pemohon berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; [3.10] Menimbang bahwa, sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya, Pemohon bermaksud mencalonkan diri sebagai calon Bupati Minahasa Tenggara, namun terhalang oleh persyaratan batas minimum usia, yaitu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, syarat adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, sepanjang berkenaan dengan anggapan tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya prima facie 47 Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Sedangkan mengenai anggapan tentang kerugian hak-hak konstitusional Pemohon lainnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] di atas, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai Pokok Permohonan; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan; Pokok Permohonan [3.13] Menimbang, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah apakah benar bahwa ketentuan Pasal 58 huruf d UU Pemda, yang mempersyaratkan batas usia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi kepala daerah, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; [3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan P-2). Sementara itu, pada persidangan tanggal 11 September 2007 Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan ahli dan/atau saksi namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan ahli maupun saksi; [3.15] Menimbang pula, Mahkamah tel