Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi atau pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK). [3.4] Menimbang bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 107 KUHP terhadap UUD 1945, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 68 Masyarakat Hukum MHI) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan-hukumnya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 Ayat (1) UUMK menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UUMK menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a tersebut adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; [3.6] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UUMK, maka orang atau pihak dimaksud haruslah: a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang pula, sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU- IlI/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat 69 Masyarakat Hukum MHI) dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UUMK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon, dr. R. Panji Utomo, adalah seorang warga negara Indonesia yang telah diadili dan dijatuhi pidana penjara 3 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 232/Pid.B/2006/PN- BNA bertanggal 18 Desember 2006 karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 154 dan 155 KUHP. Terhadap putusan Pengadilan tersebut, Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); [3.10] Menimbang bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yang secara spesifik dan aktual, oleh Pemohon didalilkan telah dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP, adalah hak atas 70 Masyarakat Hukum MHI) kepastian hukum dan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat (2) serta Ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, syarat kerugian hak konstitusional huruf a sampai dengan d di atas telah terpenuhi. Namun, yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah, jika permohonan a quo dikabulkan, kerugian hak konstitusional Pemohon “tidak akan atau tidak lagi terjadi” mengingat Pemohon telah dipidana dan telah menjalani pidananya; [3.11] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian atas norma undang-undang yang bersifat umum, bukan berupa hak yang bersifat personal, meskipun yang mengajukan permohonan adalah perorangan. Dengan demikian, dalam setiap pengujian undang-undang, yang dimaksud dengan kerugian konstitusional yang tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagaimana dimaksud dengan huruf e di atas, harus diartikan bahwa: (i) seandainya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu tidak ada maka Pemohon tidak akan pernah mengalami kerugian hak konstitusional; (ii) seandainya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ditiadakan maka potensi kerugian bagi pihak-pihak lain tidak akan terjadi lagi; [3.12] Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang menyangkut Pasal 154 dan 155 KUHP Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Sedangkan dalam kaitan dengan Pasal 107, 160, 161, 207, dan 208 KUHP Mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya dengan dalil tentang kerugian hak konstitusional yang telah diderita oleh Pemohon dalam permohonan a quo, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UUMK maupun syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, terhadap Pasal 107, 160, 161, 207, dan 208 KUHP Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) memohon pengujian terhadap pasal-pasal tersebut, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang terkandung dalam Pasal 107, 160, 161, 207, dan 208 KUHP tersebut; 71 Masyarakat Hukum MHI) [3.13] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan; Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa dengan tidak dipertimbangkannya pokok permohonan pengujian Pasal 107, 160, 161, 207, dan 208 KUHP karena tidak ada relevansinya dengan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, maka pokok permohonan yang harus dipertimba