Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;----------------------------------------------------- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------------- 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 23 Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), khususnya Pasal 59 ayat (2);-------------------------------------------------------------------------------------- 2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemda a quo terhadap UUD 1945; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:------- 1. Kewenangan Mahkamah. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon; 2. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menetapkan 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu: ----------------------------------------------------------------------- a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;--------------------------------- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang;--------------------------------------------------------------------------- 24 Menimbang bahwa Pemohon adalah badan hukum berbentuk partai politik yang telah terdaftar secara sah baik sebagai badan hukum maupun sebagai peserta pemilihan umum tahun 2004, menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 59 ayat (2) UU Pemda dengan uraian sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Pasal 59 ayat (2) menentukan, Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ketentuan tersebut dipandang merugikan hak konstitusional Pemohon. Karena, menurut Pemohon, seharusnya partisipasi politik merupakan hak asasi manusia dan pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan melalui kegiatan bersama yang merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Sedangkan, Pasal 59 ayat (2) tersebut merupakan pemaksaan penggabungan partai politik padahal setiap partai politik mempunyai ciri-ciri, cita-cita, kehendak dan program kerja tersendiri untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah; ------------------------------------------------------------------------ Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:------------------------------------------- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;------ b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;---------------------------------- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;---------------------------- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;--------------------- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;-- 25 Menimbang bahwa timbulnya kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon adalah karena ketentuan tentang pembatasan persentase perolehan partai politik atau gabungan partai politik minimal 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah pemilihan yang bersangkutan, telah menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah, antara lain, di daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Kaltim, karena Pemohon hanya memperoleh 2½ (dua setengah) persen suara sah pada pemilihan umum tahun 2004; -------------- Menimbang bahwa tidak dapatnya Pemohon mendaftarkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut adalah disebabkan karena adanya aturan Pasal 59 ayat (2) undang-undang a quo, hubungan kausal mana terjadi secara langsung, dan Pemohon menganggap hal itu telah merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945. Anggapan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing);----------------------------------------------- Menimbang oleh karena Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang menyangkut Pasal 59 ayat (2) UU Pemda;----------------- 3. Pokok Permohonan Menimbang bahwa masalah yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah benar ketentuan Pasal 59 ayat (2) yang mensyaratkan batas minimal perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik sebesar 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, merupakan hal yang bertentangan dengan UUD 1945, 26 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3);----------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas dalil bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang sah, yang bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan/atau tindakan yang diambil mereka, partisipasi politik mana merupakan aspek penting dalam pemilihan umum termasuk juga pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang harus dibuka seluas-luasnya, karena partisipasi politik adalah merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi dan Pasal 59 ayat (2) merupakan bentuk diktatur mayoritas (meerderheids dictatuur) yang membatasi partisipasi politik suara minoritas;-------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa dengan dalil permohonan demikian, Pemohon menyatakan seyogianya partai politik berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pilkada tanpa didasarkan perolehan suara minimal dalam pemilu yang lalu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) undang-undang a quo, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan dan sifat demokrasi, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat;------------------------ Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi m