Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon a quo adalah sebagaimana diuraikan di atas;---------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:----------------------------------------------- 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), khususnya Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 56 sampai dengan Pasal 67, Pasal 70, Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, Pasal 82, sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112 dan paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119;--------------------------------------- 2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 a quo terhadap UUD 1945; ----------------------------------------------------------------- Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:-- 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), maka salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;--------------------------------------------------------------------- 15 2. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon. Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK telah menentukan dua kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu: ----------------------------------------------------------------------- a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;------------------------------------------ b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang;--------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang menganggap telah dirugikan haknya oleh diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda), secara khusus pasal-pasal undang-undang a quo yang telah diuraikan di atas, yang masing-masing dijelaskan berikut ini:------- • Bahwa pasal-pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimohonkan diuji yaitu undang-undang tentang pemerintahan daerah, adalah pasal-pasal tentang calon kepala daerah yang harus diajukan partai politik, partai politik yang boleh mengajukan pasangan calon kepala/wakil kepala daerah harus memiliki 15% kursi di DPR atau 15% suara sah dalam pemilihan umum tahun 2004 yang dipandang diskriminatif dengan persyaratan perolehan suara yang lebih rendah bagi pengajuan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, penetapan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945, karena Pilkada bukan Pemilu, serta adanya jabatan wakil kepala daerah dalam Pasal 24 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 16 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak disebut dalam Pasal 18 ayat (4), telah didalilkan merugikan hak konstitusional Pemohon;----------------------------------------------------------------------------------- • Bahwa Hak konstitusional Pemohon yang didalilkan telah dilanggar dengan berlakunya undang-undang a quo, adalah hak Pemohon untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, serta hak Pemohon sebagai perseorangan untuk maju sebagai calon kepala daerah, hal mana dipandang telah menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945;--------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:-------------------------------------- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;------ b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;-------------------------- c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;-------------------- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;--------------------- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;-- Menimbang bahwa timbulnya kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon terjadi dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal yang telah diutarakan di atas, terutama Pasal 24 ayat (5) tentang keberadaan jabatan wakil kepala daerah dalam UU a quo secara bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta perbedaan syarat perolehan suara partai politik dalam pemilihan lalu, untuk pencalonan Presiden/Wakil Presiden 3% dari kursi di DPR atau suara sah 5%, sedang 17 untuk calon kepala daerah harus 15% kursi DPR atau 15% suara sah, tidak dapat dibuktikan Pemohon baik secara spesifik (khusus) maupun secara potensial apalagi aktual;--------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa disamping itu tidak terdapat hubungan kausal (causal verband) yang rasional antara UU dimaksud dengan kerugian hak konstitusional Pemohon, karena seandainya juga Pasal 24 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, keberadaan wakil kepala daerah, tidak berhubungan, baik langsung maupun tidak dengan kemungkinan terpilihnya Pemohon sebagai perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, karena Pemohon tidak membuktikan bahwa kualitasnya baik secara politik, sosial, ekonomi dan intelektual, maupun kapasitas dan kapabilitasnya sebagai calon kepala daerah secara mutlak akan dirugikan dalam perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Kemungkinan sebaliknya boleh saja terjadi karena seorang wakil kepala daerah akan mengangkat citra seorang calon kepala daerah yang karena hal-hal tertentu mengalami keterbatasan-keterbatasan;---------------------------- Menimbang bahwa ketidaksamaan syarat persentase perolehan suara partai politik untuk mencalonkan Presiden/Wakil Presiden dengan pencalonan kepala/wakil kepala daerah, sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan, karena perbedaan tersebut yang dianggap sebagai diskriminasi jika juga benar terjadi -quod non- bukanlah menyangkut kerugian hak konstitusional Pemohon, melainkan kerugian hak konstitusional partai politik semata-mata. Seandainya juga hal demikian telah merugikan hak Pemohon secara tidak langsung, persona standi in judicio (legal standing) dalam hal demikian tetap berada pada partai politik yang merasa dirugikan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud. Demikian juga jika Pilkada bukan pemilihan umum, yang menurut Pemohon seharusnya bukan KPUD yang menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah, tetapi Pemohon tidak menunjukkan kerugiannya yang bersifat spesifik (khusus) maupun secara 18 potensial yang telah