Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK). Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 98 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Menimbang bahwa para Pemohon baik melalui permohonannya maupun keterangannya dalam persidangan telah menjelaskan dalil-dalilnya perihal inkonstitusionalitas ketentuan-ketentuan dalam UU Praktik Kedokteran, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa, sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter dan pasien hipertensi, hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 sungguh-sungguh telah dirugikan dengan berlakunya UU Praktik Kedokteran, khususnya berkenaan dengan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 37 Ayat (2), Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a, dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran; 2. Bahwa, menurut para Pemohon, UU Praktik Kedokteran telah memasung hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas dan ketakutan dalam menjalankan praktik kedokteran; 3. Bahwa, menurut para Pemohon, kerugian konstitusional yang secara objektif empiris dialami para Pemohon I sampai dengan VI adalah tereduksinya ruang gerak profesi kedokteran untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai akibat dibatasinya tempat praktik kedokteran maksimal 3 (tiga) tempat, sebagaimana diatur Pasal 37 Ayat (2) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran. Pembatasan tempat praktik kedokteran demikian menimbulkan beban moral pada diri para Pemohon karena bertentangan dengan sumpah dokter (Sumpah Hipokrates) yang menegaskan adanya noblesse oblige profesi dokter. Dengan adanya pembatasan tempat praktik tersebut, yang disertai sanksi berupa ancaman pidana tiga tahun penjara atau denda maksimal seratus juta rupiah, para Pemohon tidak mungkin lagi melayani pasien di luar tiga tempat praktik yang diizinkan oleh Dinas Kesehatan setempat; 4. Bahwa kerugian konstitusional lain yang dialami Pemohon I sampai dengan VI adalah munculnya perasaan cemas dan ketidaktenangan dalam menjalankan profesinya karena adanya sanksi berat yang tercantum di 99 dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a, dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran. Menurut para Pemohon, perbuatan yang diancam pidana dalam pasal-pasal tersebut hanyalah pelanggaran administratif atau pelanggaran etika sehingga tidak seharusnya diancam dengan sanksi pidana melainkan cukup dengan sanksi administratif dan sanksi profesi. Selain itu, menurut para Pemohon, kriminalisasi terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran yang secara sengaja tidak memasang papan nama (Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran) dan juga dokter yang lalai akan kewajibannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran (Pasal 79 huruf c), tidak dapat diterima oleh akal sehat; 5. Bahwa, sementara itu, Pemohon VII mendalilkan dirinya secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial sebagai akibat diberlakukannya UU Praktik Kedokteran, yaitu harus menanggung biaya layanan kesehatan yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Pemohon VII menganggap, sebagai akibat diberlakukannya Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran yang membatasi tempat praktik dokter atau dokter gigi maksimal tiga tempat, dirinya telah dirugikan haknya untuk memperoleh layanan kesehatan secara otonom berdasarkan pilihan dan kebutuhannya; Menimbang, selanjutnya bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 Ayat (1) UUMK menentukan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara". Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UUMK menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a tersebut adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 100 Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UUMK, maka orang atau pihak dimaksud haruslah menjelaskan: a kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Menimbang pula, sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-IlI/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo adalah dalam kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, dalam menentukan ada-tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon, yang merupakan syarat bagi penentuan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, harus dinilai berda