Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS) Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, empat orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions). Hakim Konstitusi H. Harjono khusus mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Warga Negara Asing. H. Achmad Roestandi mempunyai pendapat berbeda mengenai Pokok Permohonan. Sedangkan H.M. Laica Marzuki, dan Maruarar Siahaan mempunyai pendapat berbeda baik mengenai kedudukan hukum (legal standing) maupun Pokok Permohonan, yang selengkapnya sebagai berikut: 433 [6.1] Hakim Konstitusi H. Harjono: Bahwa di antara Pemohon dalam perkara a quo terdapat warga negara asing yaitu: Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan dalam Perkara Nomor 2/PUU- V/2007, serta Scoth Anthony Rush dalam Perkara Nomor 3/PUU-V/2007. Dalam permohonan Nomor 2/PUU-V/2007 Pemohon warga negara asing (WNA) memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pasal a quo menyatakan bahwa yang mempunyai kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah perorangan warga negara Indonesia. Dengan adanya ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK akan menyebabkan Pemohon yang berstatus WNA tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 yang mengatur Hak Asasi Manusia memberikan hak kepada WNA, karena WNA termasuk dalam pengertian “setiap orang“ yang haknya dijamin dalam dalam UUD 1945 dalam ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (Bab XA UUD 1945). Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia menggunakan kata “setiap orang“ dalam menyebutkan hak-hak yang diakui secara konstitusional yaitu hak- hak dalam Pasal 28A s.d. 28J. Adalah jelas bahwa dengan disebutnya setiap orang maka pengakuan hak tersebut diberikan kepada setiap orang, yang artinya setiap manusia artinya termasuk di dalamnya orang yang berstatuskan warga negara asing. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam sistem hukum negara Indonesia secara otomatis setiap orang diperlakukan dan mendapatkan hak yang sama tanpa mempertimbangkan status kewarganegaraannya. Praktik dibuatnya perjanjian internasional antar negara yang bersifat bilateral yang di dalam perjanjian tersebut dicamtumkan perlindungan terhadap warga negara dari negara lain membuktikan bahwa ada masih adanya pembedaan hak antara warga negara sendiri dengan warga negara asing. Dalam hubungannya dengan berlakunya undang-undang dapatlah dibedakan antara undang-undang yang memang diperuntukkan khusus kepada warga negara asing, undang-undang yang diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia, dan undang-undang yang diperuntukkan baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ketiga 434 macam undang-undang tersebut mempunyai karakteristik berbeda. Sebuah undang-undang yang semata-mata dimaksudkan berlaku untuk warga negara tentulah tidak beralasan apabila ada seorang warga negara asing yang memasalahkan kesahannya di depan Mahkamah Konstitusi, karena jelas WNA yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan. Undang-undang yang semata- mata ditujukan kepada warga negara asing, apabila ada warga negara asing yang memasalahkan kesahannya maka hal tersebut akan berkaitan dengan dua hal, pertama adalah menyangkut ada tidaknya hak warga negara asing tersebut, dan yang kedua berkaitan dengan kedaulatan negara untuk membuat aturan yang diperlakukan di wilayahnya. Aturan-aturan yang berkaitan dengan imigrasi yang di dalamnya terdapat legal policy (kebijakan hukum) yang memang semata-mata ditujukan kepada imigran tentulah tidak dapat dipersoalkan kesahannya oleh WNA meskipun WNA tersebut tidak diuntungkan oleh aturan tersebut, karena memang aturan tersebut ditujukan kepadanya dan kewenangan negara merupakan pencerminan dari sebuah kedaulatan negara yang ditujukan ke luar. Adanya hak warga negara asing untuk mempersoalkan undang-undang yang khusus ditujukan untuk orang asing dapat saja timbul oleh adanya ketentuan lain yaitu adanya perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupun multilateral antara negara asal WNA tersebut dengan pemerintah negara Indonesia. Pada undang-undang yang substansinya berlaku baik terhadap warga negara Indonesia dan warga negara orang asing maka apabila substansi undang-undang tersebut merugikan warga negara asing berarti secara otomatis juga akan merugikan warga negara Indoneisa. Dalam pengujian undang-undang, sebuah putusan Mahkamah bersifat erga omnes, artinya, apabila sebuah undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal demikian tidak hanya berlaku terhadap Pemohon saja tetapi juga berlaku terhadap semua orang yang dirugikan oleh undang- undang yang diuji yang termasuk di dalamnya adalah warga negara Indonesia. Materi undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon WNA dalam perkara a quo adalah materi yang berlaku baik untuk warga negara asing maupun untuk waga negara Indonesia. Apabila terdapat suatu permohonan yang diajukan oleh WNA sedangkan terhadap subtansi yang dimohonkan juga terdapat kepentingan warga negara Indonesia, tetapi Mahkamah menolak hanya atas dasar semata-mata pemohonnya adalah WNA hal demikian akan menimbulkan tertundanya kepastian hukum karena harus menunggu sampai ada warga negara 435 Indonesia yang mengajukan permohonan dan untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah pemohon tersebut harus memenuhi syarat-syarat baik kualifikasi maupun legal standing. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Mahkamah memberikan status legal standing kepada Pemohon WNA dalam kasus a quo. Pemberian status legal standing tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah tanpa harus mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai bertentangan dengan UUD 1945 tetapi cukup dengan melakukan penafsiran secara luas terhadap Pasal 51 ayat (1) UU MK. [6.2] Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi: Perdebatan pro dan kontra tentang penjatuhan pidana mati telah berlangsung selama berabad-abad dan hingga kini masih terus berkembang. Oleh karena itu, dalam Pendapat Berbeda ini, saya akan memfokuskan analisis pada masalah konstitusionalitas, dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa para Pemohon beranggapan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati, yang dimuat dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, 80 ayat (2) huruf a, 80 ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a, Pasal 82 ayat (3) huruf a bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon itu saya berpendapat sebagai berikut: Pasal 28A UUD 1945 berbunyi: ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 ditegaskan hak hidup itu merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Frasa ”yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun ” artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. Tujuan utama dari pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja. Oleh karena itu secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1). 436 Penjatuhan pidana mati berbeda dengan terbunuhnya seseorang dalam peperangan, atau terbunuhnya seseorang dalam rangka menangkap penjahat. Tujuan utama dari tindakan yang dilakukan oleh tentara dalam peperangan atau pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi dalam menangkap penjahat, bukan dengan niat sengaja untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan musuh atau penjahat. Sekiranya dalam pencapaian tujuan utama (yaitu melumpuhkan musuh atau penjahat) itu terjadi pembunuhan, maka pembunuhan itu bukan merupakan tujuan utama, melainkan merupakan suatu kejadian yang bersifat eksesif. Kita bisa menggunakan instrumen internasional, semisal International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), sebagai salah satu alat pembanding dalam rangka menemukan penafsiran yang paling tepat atas Pasal 28I ayat (1). Namun sejak awal seyogyanya diwaspadai bahwa ada berbagai perbedaan antara Pasal 28I ayat (1) dengan Pasal 4 ICCPR, yaitu: a. Istilah yang digunakan: 1) Pasal 28I ayat (1) menggunakan istilah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (right that cannot be limited under any circumstances ) 2) Pasal 4 ICCPR menggunakan istilah non derogable rights b. Jumlah hak yang disebut: 1) Pasal 28I hanya menyebut 7 buah hak asasi 2) Pasal 4 ICCPR menyebut 8 buah hak asasi. Hak asasi yang kedelapan adalah hak untuk tidak dipenjara semata-mata atas contractual obligations c. Sistematika Pengaturan: 1) Dari 7 hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun yang disebut dalam Pasal 28I ayat (1), ada beberapa hak yang tidak disebut secara spesifik dalam pasal lain dari UUD 1945 dan tiba-tiba muncul dalam Pasal 28I ayat (1), yaitu hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 2) Keseluruhan (kedelapan) hak asasi manusia (non derogable rights) yang disebut dalam Pasal 4 ICCPR secara spesifik disebut dalam pasal lain dari ICCPR 437 d. Gradasi (tingkat) Pembatasan: 1) Dalam Pasal 28I ayat (2) larangan pembatasan terhadap ketujuh hak asasi itu bersifat mutlak, artinya tidak boleh diadakan pembatasan dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) tidak dapat diberlakukan terhadap hak asasi yang disebut dalam Pasal 28I ayat (2) 2) Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pembatasan terhadap hak asasi pada umumnya bisa dilakukan ”dengan syarat-syarat keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan negara” . Tetapi syarat keadaan darurat itu tidak dapat diberlakukan (non derogable) terhadap hak asasi yang disebut dalam Pasal 4. Pembatasan terhadap Pasal 6, 8 ayat (1) dan (2), 11, 15 dan 18 masih mungkin dilakukan dengan alasan lain yang secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Sementara itu pembatasan tidak boleh dilakukan terhadap hak untuk tidak disiksa (vide Pasal 7), hak untuk tidak diperbudak dan diperhamba (vide Pasal 8), hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (vide Pasal 16) dan hak untuk tidak dipenjara karena tidak mampu memenuhi kontrak (Pasal 18). Atas dasar uraian tersebut diatas, saya berpendapat bahwa larangan pembatasan terhadap tujuh jenis hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) adalah bersifat mutlak. Pembatasan sebagaimana diatur oleh Pasal 28J ayat (2) tidak dimungkinkan terhadap ketujuh jenis hak asasi tersebut. Sebab jika pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) berlaku juga terhadap hak-hak yang disebut dalam Pasal 28I ayat (1), maka perumus UUD 1945, quad non, telah memuat Pasal yang sia-sia atau tidak berguna. Saya berpendapat bahwa instrumen internasional bisa digunakan sebagai salah satu acuan, dan dapat digunakan sebagai bandingan untuk memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan undang-undang dasar. Tetapi manakala terdapat perbedaan yang tegas antara instrumen internasional itu dengan UUD 1945, sebagai Hakim Konstitusi, saya harus mengutamakan UUD 1945. Sebab, sebagai Hakim Konstitusi, saya diberikan amanat dan wewenang konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Bukan tugas saya untuk menguji undang-undang terhadap instrumen internasional. Lebih-lebih lagi bukan tugas saya untuk menguji UUD 1945 terhadap instrumen internasional. 438 Sebagai pemeluk agama Islam, saya bukan hanya memahami tetapi meyakini kebenaran mutlak yang tersurat dalam seluruh kandungan kitab suci Al-Qur’an, termasuk bahwa untuk jenis kejahatan yang sangat terbatas (yaitu perampokan dan pembunuhan) dapat dijatuhi pidana mati. Untuk pembunuhan, pidana mati merupakan alternatif terakhir, setelah keluarga korban tidak bersedia menerima ganti kerugian (diyat). Bagi saya ketentuan pidana Islam merupakan hukum suci (divine law atau lex divina) dan sekaligus merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) yang seyogianya membimbing pelaksanaan hukum positif. Namun ada perbedaan paradigma antara pelaksanaan hukum positif dengan hukum (norma) agama, sebagai akibat dari sifat yang berbeda di antara keduanya. Hukum positif (norma hukum) bersifat eksternal, sedangkan norma agama bersifat internal. Norma hukum dianggap telah sempurna dilaksanakan apabila telah dilaksanakan secara lahiriyah. Sementara itu norma agama baru dianggap telah sempurna dilaksanakan, jika selain telah dilaksanakan secara lahiriyah, juga dilandasi oleh motivasi (niat) yang ikhlas dari hati nurani manusia dibalik pelaksanaan lahiriyah tersebut. Jika dilihat dari hukum positif, pelaksanaan pidana mati memang sangat mencemaskan, karena setelah pidana mati dilaksanakan tidak ada lagi upaya yang terbuka untuk memperbaikinya. Hal ini sungguh dapat dipahami karena hukum positif tidak mempertimbangkan penghisaban kembali yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Hukum positif hanya mengatur kehidupan duniawi (mundane). Sedangkan hukum agama selain mengatur kehidupan duniawi juga berkaitan dengan kehidupan ukhrowi (transedental). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma agama, bukan hanya dirasakan sebagai kejahatan (crime) yang mengganggu ketertiban sosial semata, tetapi juga dirasakan sebagai dosa (sin) yang akan tetap diperhitungkan di hari pembalasan (yaumiddin) atau di hari perhitungan (yaumul hisab) nanti. Putusan pengadilan di dunia, bukan berarti penyelesaian tuntas yang menjamin keadilan sepenuhnya bagi mereka yang beriman kepada hari akhirat. Kesalahan penjatuhan pidana mati diyakini tetap akan diperhitungkan kembali diakhirat nanti. Oleh karena perbedaan paradigma itulah, saya dapat memahami bahwa norma agama membolehkan penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu. 439 Namun demikian, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Bangsa yang pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan (konsensus) nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar (fundamental law) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fundamental law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara, termasuk oleh saya selaku Hakim Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi da