Perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon a quo adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang bahwa permohonan a quo, oleh Pemohon, didalilkan sebagai permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); Menimbang bahwa, meskipun berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK) Mahkamah berwenang untuk 31 mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar permohonan a quo merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) huruf b UUMK; Menimbang bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan, yaitu Drs. S. Pelima, H. Abdul Munim Liputo, dan Herry M. Sarumpaet masing-masing adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso. Setelah memeriksa dengan saksama ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan tanggal 9 dan 25 Januari 2007, serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P- 26), Mahkamah berpendapat pihak-pihak yang bersangkutan memiliki kewenangan guna bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Poso selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Pasal 61 UUMK berbunyi, (1) “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”. (2) “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga yang menjadi termohon”. Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tidak dapat dipisahkan, dan dalam hubungannya dengan permohonan a quo, hal itu baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan pokok atau substansi permohonan; Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai lembaga konstitusional yang keberadaannya secara eksplisit diatur dalam Pasal 18 Ayat 32 (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”, demikian juga Termohon yang keberadaannya diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; Menimbang Pemohon juga mendalilkan bahwa, selain keberadaannya diatur dalam UUD 1945, tugas dan wewenang Pemohon juga diatur dalam UUD 1945, Pasal 18 Ayat (5) dan (6) yang berbunyi: • Ayat (5), “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” • Ayat (6), “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.” Menurut Pemohon, pengejawantahan Pasal 18 Ayat (5) dan (6) UUD 1945 tersebut selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh berbagai peraturan perundang- undangan di bawahnya, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Susduk): • Pasal 42 Ayat (1) huruf d UU Pemda menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; • Pasal 109 Ayat (4) UU Pemda menyatakan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan; 33 • Pasal 78 Ayat (1) UU Susduk menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Menurut Pemohon, kata “melalui Gubernur” dalam Pasal-Pasal dari kedua undang-undang di atas tidak dapat diartikan atau dimaknai bahwa Gubernur berwenang mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kata “melalui Gubernur”, menurut Pemohon, hanyalah suatu proses administrasi yang tidak dapat diartikan sebagai kewenangan melainkan menjadi syarat berjalannya proses hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tahapan pelaksanaan Pilkada secara demokratis dan berkualitas menurut ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Menimbang, Pemohon selanjutnya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: • Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Poso (Pilkada Kabupaten Poso) Tahun 2005, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Drs. Piet Inkiriwang, M.M. dan Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H. terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Poso; • Dalam Pilkada dimaksud, menurut Pemohon, Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon dalam permohonan a quo) telah melakukan penyimpangan atau tindakan yang melampaui batas kewenangannya karena mengusulkan, mengesahkan sekaligus mengangkat Drs. Piet Inkiriwang, M.M. dan Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Poso serta melantik Bupati dan Wakil Bupati tidak dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Poso. Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf d dan Pasal 109 Ayat (4) UU Pemda juncto Pasal 78 Ayat (1) huruf d UU Susduk, kewenangan untuk mengusulkan, mengangkat, dan memberhentikan Bupati/Wakil Bupati adalah tugas dan kewenangan Pemohon; • Menurut Pemohon, Termohon juga telah mengabaikan aspirasi masyarakat dan tidak menghormati hukum, yaitu adanya protes dari masyarakat Poso kepada KPUD Kabupaten Poso yang meminta agar penetapan Bupati dan Wakil Bupati ditunda sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai 34 kekuatan hukum tetap dan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Poso untuk menunda pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Poso; • Menurut Pemohon, kewenangan untuk mengusulkan calon Bupati/Wakil Bupati, in casu calon Bupati/Wakil Bupati Poso, adalah kewenangan konstitusional DPRD Kabupaten Poso yang secara atributif melalui undang- undang merupakan perintah yang diberikan oleh UUD 1945. Pelaksanaan Pilkada, menurut Pemohon, adalah bagian tak terpisahkan dari sifat Pemilihan Umum menurut asas-asas Pemilihan Umum yang ditentukan dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945; • Singkatnya, menurut Pemohon, tindakan Termohon yang mengusulkan mengesahkan, dan melantik Drs. Piet Inkiriwang, M.M. dan Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Poso adalah tindakan yang melampaui batas kewenangan Termohon, karena kewenangan demikian menurut Pemohon sesungguhnya merupakan kewenangan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi sengketa kewenangan antara Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan a