Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Apakah Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang dimaksud; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 11 1. KEWENANGAN MAHKAMAH Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap undang undang dasar; hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menguji Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, khususnya Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3), sehingga oleh karenanya permohonan pengujian dimaksud merupakan kewenangan Mahkamah; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Menimbang bahwa Pasal 51 berbunyi: “(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 12 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai fihak yang memiliki legal standing, pihak tersebut terlebih dahulu harus menguraikan (i) kapasitasnya dalam permohonan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dimaksud dan (ii) kerugian atas hak konstitusional yang diderita dalam kualitas tersebut akibat berlakunya satu undang-undang; Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia asli, perorangan yang melakukan pekerjaan advokat, telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang a quo, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan dalam ayat tersebut menempatkan Ketua Pengadilan sebagai pimpinan dan pengawas pelaksanaan putusan Pengadilan yang menimbulkan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut ini menyebabkan timbulnya perbuatan sewenang-wenang, dengan berbuat melebihi kekuasaannya seperti terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara No.4080K/PDT/1998 juncto No.385/PDT/1997/PT.MDN juncto No.16/PDT-G/1997/PN.PsP; Menimbang bahwa meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebagai orang perorangan yang melakukan perkerjaan advokat dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena kekuasaan Ketua Pengadilan yang absolut telah dipergunakan secara sewenang-wenang terhadap diri pribadi Pemohon, akan tetapi dari keseluruhan alat-alat bukti berupa P-1 sampai dengan 13 P-45, ternyata putusan pengadilan dalam perkara perdata Nomor 4080K/PDT/1998 juncto No.385/PDT/1997/PT.MDN juncto No.16/PDT-G/PN.PsP adalah perkara antara Ny. Badariah Mawar Harahap sebagai penggugat lawan Parlindungan Harahap CS sebagai tergugat-tergugat, dalam perkara mana Pemohon pengujian Undang-undang a quo bertindak sebagai kuasa H. Muchtar Siregar, ahli waris Penggugat, namun surat kuasa dimaksud secara eksplisit tidak ternyata telah dilampirkan, meskipun dalam sidang Mahkamah telah diperintahkan untuk dilampirkan, baik dalam perkara pokok yang diajukan di peradilan umum maupun dalam perkara permohonan pengujian undang-undang a quo; Menimbang bahwa lagi pula, dari alat bukti maupun keterangan Pemohon yang diberikan di depan sidang Mahkamah, telah ternyata bagi Mahkamah bahwa kepentingan konstitusional yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 36 ayat (1), (2) dan 3 UU Nomor 4 Tahun 2004 adalah kepentingan konstitusional Ny. Badariah Mawar Harahap yang diterangkan telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya H. Muchtar Siregar dan bukan mengenai kerugian pribadi Pemohon a quo; Menimbang bahwa kerugian yang dipermasalahkan tersebut adalah kerugian konstitusional yang dianggap telah dialami oleh Ny. Badariah Mawar Harahap Cq. H. Muchtar Siregar sebagai ahli waris, dan di lain pihak Pemohon tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang memberi kewenangan bertindak untuk mengajukan permohonan pengujian di depan Mahkamah. Oleh karena itu, terlepas dari kedudukan Pemohon sebagai advokat yang boleh jadi mengalami kerugian dalam hal terjadinya keadaan secara umum seperti yang diuraikan dalam permohonan a quo dan terlepas pula dari pendirian Mahkamah bahwa masalah 14 yang didalilkan Pemohon menyangkut pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, Mahkamah menilai bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah menyangkut konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai tidak ternyata terdapat kepentingan konstitusional Pemohon secara pribadi yang dirugikan sebagaimana yang didalilkan. Dengan demikian, secara pribadi Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, sehingga oleh karenanya Pemohon dipandang tidak memiliki legal standing sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Menimbang bahwa karena Pemohon tidak mempunyai legal standing sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah ber