Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon a quo adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)? 2. Apakah para Pemohon a quo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945? Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sbb.: 1. Kewenangan Mahkamah Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), salah satu kewenangan Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Mahkamah beserta penjelasannya, undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 yaitu tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan UU Pemda yang dimohonkan pengujian diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 104 dengan Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah telah menentukan tentang siapa-siapa yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang- undang terhadap UU 1945, yaitu harus memiliki salah satu kualifikasi berikut: sebagai perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); atau kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau privat; atau lembaga Negara, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya (yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD 1945) dirugikan. Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Perkara No. 072/PUU-II/2004 adalah 5 (lima) lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum yayasan yang telah didaftarkan di kantor pengadilan negeri setempat, oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai pemohon badan hukum privat, meskipun kemungkinan yayasan-yayasan tersebut belum menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2004, sebab memang berdasarkan UU Yayasan tersebut semua yayasan yang sudah ada diberikan kesempatan 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU Yayasan untuk menyesuaikan diri. Persoalannya adalah apakah kelima LSM/yayasan tersebut hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda. Dari anggaran dasar (AD) kelima yayasan tersebut, dapat diketahui bahwa Cetro, JAMPPI, dan JPPR adalah memang LSM/Yayasan yang aktivitasnya berkaitan dengan Pemilu (termasuk Pilkada langsung), sedangkan Yappika aktivitasnya antara lain terkait dengan masalah kebijakan publik dan otonomi daerah, sementara itu ICW concern terhadap korupsi (KKN) termasuk masalah “money politics”. Oleh karena itu Mahkamah 105 berpendapat bahwa kelima LSM/yayasan tersebut berkepentingan terhadap upaya pembaharuan pemilu (electoral reform) termasuk di dalamnya Pilkada langsung yang dapat terselenggara secara demokratis, luber dan jurdil, serta bebas dari KKN dan dengan demikian para Pemohon dalam Perkara No. 072/PUU-II/2004 memiliki legal standing. Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara No. 073/PUU-II/2004 adalah 21 KPU Provinsi yang oleh UU No. 32 Tahun 2004 dinamakan KPUD yang akan bertindak sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah provinsi (gubernur) yang tentunya sangat berkepentingan akan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin bisa diselenggarakannya Pilkada langsung secara demokratis, luber, dan jurdil. Selain itu, KPU Provinsi (KPUD) berada dalam ketidakpastian hukum, yaitu di satu pihak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bagian dari KPU menurut UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta menurut UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus bertanggung jawab kepada KPU, sementara di lain pihak menurut UU Pemda dalam sebutannya sebagai KPUD harus bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sangat dirugikan dan oleh karenanya para Pemohon dalam Perkara No. 073/PUU-II/2004 memiliki legal standing. Menimbang bahwa sementara itu seorang Hakim Konstitusi berpendirian bahwa Para Pemohon baik untuk Perkara Nomor 072/PUU- II/2004 maupun Perkara Nomor 073/PUU-II/2004 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan alasan Para Pemohon tidak dapat membuktikan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, terlepas dari hal itu, mayoritas Hakim Konstitusi berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing); Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai kewenangan dan para Pemohon memiliki legal standing, maka Mahkamah akan 106 mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dan petitum para Pemohon dalam pokok perkara. 3. Pokok Perkara Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara demokratis sebagaimana tercatum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung. Dalil Para Pemohon tersebut didasarkan atas pendapat Fraksi PPP yang termuat dalam Buku Kedua Jilid 3 C Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I (Sidang Tahunan 2000) dalam Rapat ke 36 Badan Pekerja MPR, yang menyatakan bahwa “ Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk Presiden yang dipilih secara langsung“, dan pada bagian lain “karena Presiden itu dipilih secara langsung, maka pada pemerintah daerah pun Gubernur, Bupati, dan Walikota itu dipilih secara langsung“. Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pilkada langsung yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 (UU Pemda) adalah sesuai dengan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, namun terdapat kesalahan materi UU Pemda yang mengatur Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 119 UU Pemda. Kesalahan tersebut adalah pelaksanaan Pilkada langsung tidak menunjuk kepada Pasal 22E UUD 1945. UU Pemda dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan Pasal 22E UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, sehingga UU a quo telah melanggar UUD 1945 secara serius, seolah-olah pelaksanaan Pilkada langsung dapat menyimpangi asas pemilihan umum luber-jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip independensi penyelenggaraan Pemilihan Umum karena ternyata tidak menyebutkan produk hukum “keputusan KPU“ untuk mengatur lebih lanjut 107 aturan Pilkada tetapi justru diatur oleh “Peraturan Pemerintah“, yang semata- mata ditentukan oleh pemerintah sendiri, dimana pemerintah berpotensi untuk ikut campur lebih jauh dalam urusan penyelenggaraan Pilkada, sehingga bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945; Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan penyelenggara pemilihan umum secara nasional hanyalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga keberadaan KPUD sebagaimana ditetapkan oleh UU Pemda untuk menyelengarakan Pilkada y