Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

KEPPRES 83/2001 Berlaku

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN

PP 82/2001 Berlaku

PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

KEPPRES 82/2001 Diubah

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000

PP 82/2001 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

KEPPRES 81/2001 Berlaku

KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KEPPRES 80/2001 Diubah

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PONDOK AREN _ BINTARO VIADUCT

PERDA 8/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

PERDA 8/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

INPRES 8/2001 Berlaku

PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN

KEPPRES 8/2001 Berlaku

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

UU 8/2001 Berlaku

PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM

KEPPRES 79/2001 Berlaku

KOMITE STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN

KEPPRES 78/2001 Berlaku

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

KEPPRES 77/2001 Dicabut

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2001

KEPPRES 76/2001 Berlaku

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996

KEPPRES 75/2001 Berlaku

PENGESAHAN e-ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT

KEPPRES 74/2001 Berlaku

TATA CARA PENGAWASAN

KEPPRES 73/2001 Diubah

HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

KEPPRES 72/2001 Diubah

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

KEPPRES 71/2001 Berlaku

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR

KEPPRES 70/2001 Diubah

PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERDA 7/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANGTAHUN 2001 - 2011

PERDA 7/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PERDA 7/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

INPRES 7/2001 Berlaku

LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH

KEPPRES 7/2001 Diubah

PERUBAHAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN

UU 7/2001 Berlaku

PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU

KEPPRES 69/2001 Berlaku

KOMITE NASIONAL AGENDA HABITAT II

PP 68/2001 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

KEPPRES 68/2001 Diubah

PERUBAHAN ATAS

KEPPRES 67/2001 Diubah

PENYESUAIAN GAJI POKOKANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

KEPPRES 66/2001 Diubah

PENYESUAIAN GAJI POKOK

KEPPRES 65/2001 Diubah

PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM

KEPPRES 64/2001 Diubah

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT

KEPPRES 63/2001 Diubah

PERUBAHAN ATAS

KEPPRES 62/2001 Diubah

PERUBAHAN ATAS

KEPPRES 61/2001 Diubah

TIM PENGKAJIAN PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

KEPPRES 60/2001 Diubah

PERUBAHAN ATAS

PERDA 6/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN.

PERDA 6/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IIMALANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADANHUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II MALANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS AIR MINUMMALANG KUCEÇWARA

PERDA 6/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IIMALANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADANHUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II MALANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS AIR MINUMMALANG KUCEÇWARA

KEPPRES 6/2001 Diubah

PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN

INPRES 6/2001 Berlaku

PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA

UU 6/2001 Berlaku

PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH

KEPPRES 59/2001 Diubah

TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI

KEPPRES 58/2001 Diubah

PERUBAHAN ATAS

KEPPRES 57/2001 Diubah

PERUBAHAN ATAS

KEPPRES 56/2001 Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH

KEPPRES 55/2001 Berlaku

DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

PP 54/2001 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL