Keputusan Presiden (3,160)
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH, KEJAKSAAN NEGERI
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH ACEH
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976
KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ATAS
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 264 TAHUN 1962
SEKRETARIAT PRESIDEN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997
PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH,
BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG
SEKRETARIAT KABINET
SEKRETARIAT NEGARA
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOPERASI
TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA
BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBUBARAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
PERUBAHAN ATAS
PENGANGKATAN SEKRETARIS KABINET
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG
PEMBUBARAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MENGGALA DAN
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN, KEJAKSAAN
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN