Undang-Undang (2,242)

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI,

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE

PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN,

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 4

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

PERGURUAN TINGGI

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN

PENGHAPUSAN "CENTRALE VERKOOPORGANISTIE VAN

PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI

PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG "BURSA" (LEMBARAN NEGARA NR 79

PENUNJUKAN JAWATAN REGI GARAM SEBGAI PERUSAHAAN I.B.W.

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944

PERUBAHAN BERSELANG DARI JUMLAH OPSENTEN

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM

PENGHAPUSAN BADAN HUKUM "ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK"

PEMBAHARUAN BEA-BEA SPESIFIK DAN PENGGANTIANNYA DENGAN BEA-BEA AD

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN)

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-

: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti