Semua Peraturan (45,307)
PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TUNJANGAN HAKIM
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROPINSI DAN
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN KETIGA PP 17-1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000
UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Uu 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
POKOK-POKOK ORGANISASI PERTAMINA
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAM DAERAH
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA
PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PENGESAHAN PROTOCOL ON THE SPECIAL ARRANGEMENT
Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS GAJAHMADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENGEMBANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG