Semua Peraturan (45,307)
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI
TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021
Peraturan Menteri Nomor 48-pmk-03-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Menteri Nomor 48-pmk-03-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2021 tentang PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2021 tentang PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN
Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2021 tentang KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA
Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2021 tentang KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA
PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN
PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN
PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Peraturan Menteri Nomor 46-pmk-01-2021 Tahun 2021 tentang PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANKEUANGAN
Peraturan Menteri Nomor 46-pmk-01-2021 Tahun 2021 tentang PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANKEUANGAN
Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2021 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2021 tentang PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN
POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN
POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2014
Peraturan Menteri Nomor 45-pmk-01-2021 Tahun 2021 tentang ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
Peraturan Menteri Nomor 45-pmk-01-2021 Tahun 2021 tentang ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2021 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2021 tentang UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2021 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONALPENGEMBANG KURIKULUM
Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2021 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONALPENGEMBANG KURIKULUM
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2021 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2021 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2021 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN,
PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN,
PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA