Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

PERMENAG 9/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI RIAU

PERMEN_ESDM 9/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERDA 9/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU

PERDA 9/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANGPENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II MALANG

PERDA 9/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

PERDA 9/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan

PERATURAN_POLRI 9/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN_LSN 9/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR DI LEMBAGA SANDI NEGARA

PERDA 9/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar Hewan

PERBAN 9/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR DI LEMBAGA SANDI NEGARA

PERMEN 9/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERPRES 9/2009 Dicabut

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang LEMBAGA PEMBIAYAAN

KEPPRES 9/2009 Berlaku

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PP 9/2009 Berlaku

PENETAPAN PENSIUN POKOK

UU 9/2009 Diubah

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

PERMENKEU 88-pmk-06-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 88-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

PERMEN 88-pmk-06-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 88-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

PERMENKEU 87-pmk-05-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 87-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2009

PERMEN 87-pmk-05-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 87-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2009

PERMENPERIN 87-m-ind-per-9-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 87-m-ind-per-9-2009 Tahun 2009 tentang SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA

PERMEN 87-m-ind-per-9-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 87-m-ind-per-9-2009 Tahun 2009 tentang SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA

PERMENKEU 86-pmk-02-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 86-pmk-02-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERMEN 86-pmk-02-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 86-pmk-02-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERMENPERIN 86-m-ind-per-9-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 86-m-ind-per-9-2009 Tahun 2009 tentang STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI

PERMEN 86-m-ind-per-9-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 86-m-ind-per-9-2009 Tahun 2009 tentang STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI

PERMENKEU 85-pmk-07-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 85-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009

PERMEN 85-pmk-07-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 85-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009

PERMENKEU 84-pmk-07-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 84-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERMEN 84-pmk-07-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 84-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERMEN_ESDM 8/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INDUSTRI PERALATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG INDUSRI MANUFAKTUR, DAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN JAMINAN MUTU

PERMENHAN 8/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

PERMENAG 8/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI JAMBI

PERDA 8/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASAKONSTRUKSI (IUJK)

PERATURAN_LSN 8/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2009 tentang PELAYANAN HUKUM

PERATURAN_POLRI 8/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2009 tentang IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERDA 8/2009 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASAKONSTRUKSI (IUJK)

PERBAN 8/2009 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2009 tentang IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN 8/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI JAMBI

PERPRES 8/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND PROTOCOL BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN)

KEPPRES 8/2009 Berlaku

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PP 8/2009 Diubah

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS

UU 8/2009 Diubah

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN

PERMENKEU 79-pmk-010-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 79-pmk-010-2009 Tahun 2009 tentang SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENAGIHANNYA TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, ATAU PERUSAHAAN PENUNJANG USAHA ASURANSI

PERMEN 79-pmk-010-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 79-pmk-010-2009 Tahun 2009 tentang SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENAGIHANNYA TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, ATAU PERUSAHAAN PENUNJANG USAHA ASURANSI

PERMENPERIN 78-m-ind-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 78-m-ind-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI

PERMEN 78-m-ind-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 78-m-ind-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI

PP 78/2009 Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMENKEU 77-pmk-0-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 77-pmk-0-2009 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

PERMEN 77-pmk-0-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 77-pmk-0-2009 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

PP 77/2009 Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA