Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Menteri Nomor 76-pmk-01-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
Peraturan Menteri Nomor 76-pmk-01-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI
Peraturan Menteri Nomor 75-pmk-08-2009 Tahun 2009 tentang PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA PENEMPATAN LANSUNG (PRIVATE PLACEMENT)
Peraturan Menteri Nomor 75-pmk-08-2009 Tahun 2009 tentang PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA PENEMPATAN LANSUNG (PRIVATE PLACEMENT)
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Peraturan Menteri Nomor 72-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI KURANG BAYAR DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Nomor 72-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI KURANG BAYAR DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Nomor 72-m-ind-per-7-2009 Tahun 2009 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
Peraturan Menteri Nomor 72-m-ind-per-7-2009 Tahun 2009 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
Peraturan Menteri Nomor 71-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Nomor 71-pmk-07-2009 Tahun 2009 tentang ALOKASI KURANG BAYAR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2007 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
Peraturan Menteri Nomor 71-m-ind-per-7-2009 Tahun 2009 tentang JENIS INDUSTRI YANG MENGOLAH DAN MENGHASILKAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) DAN JENIS INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS
Peraturan Menteri Nomor 71-m-ind-per-7-2009 Tahun 2009 tentang JENIS INDUSTRI YANG MENGOLAH DAN MENGHASILKAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) DAN JENIS INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PP No. 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2009 tentang KONSERVASI ENERGI
KONSERVASI ENERGI
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INDUSTRI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG PRODUKSI, SUB BIDANG KEPASTIAN DAN KENDALI MUTU, DAN SUB BIDANG PERAWATAN, PERBAIKAN DAN PEMASANGAN
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN DONASI ATAS KEBERANGKATAN PENUMPANG MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat
Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2009 tentang SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2009 tentang VISI DAN MISI LEMBAGA SANDI NEGARA
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat
Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2009 tentang VISI DAN MISI LEMBAGA SANDI NEGARA
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INDUSTRI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG PRODUKSI, SUB BIDANG KEPASTIAN DAN KENDALI MUTU, DAN SUB BIDANG PERAWATAN, PERBAIKAN DAN PEMASANGAN
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL <I>(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSIAN FEDERATION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS)
PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEBIJAKAN PERBERASAN
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Peraturan Menteri Nomor 69-m-ind-per-7-2009 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Nomor 69-m-ind-per-7-2009 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009 tentang STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009 UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)
Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009 tentang STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009 UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI
Peraturan Menteri Nomor 66-m-ind-per-6-2009 Tahun 2009 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB
Peraturan Menteri Nomor 66-m-ind-per-6-2009 Tahun 2009 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA