Langsung ke konten

Pencarian

PMK 181/pmk berlaku

Keuangan Negara dan Pasal 70

PMK 213/pmk berlaku

Tahun Negara Pasal SistemMenteriMenteridalambahwatentang negarabahwatentang regulasisistemsecarabahwa 17 Peraturan PeraturanAkuntansi huruf PeraturanIndonesiaKementerianPeraturanRepublik2008Kementerian Indonesia Indonesia NOMORMENTER! pada ayat

PMK 40/pmk berlaku

Perlakuan Pajak Pehghasilan Pasal 21 atas Penghasilan

PP 58/2023 berlaku

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASII.AN PASAL 2T ATAS PENGHASII,AN

KEPPRES 6/2025 berlaku

Fenyclcngaraan lbadah Haji dan Umrah dan Pasal l1 ayat (l)

PMK 7/2015 berlaku

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)

KEPPRES 24/2018 berlaku

tentang tentang ayat Republik Indonesia Republik Lembaran Pasal NASIONAL Keputusan Penggunaan 73 NEGERI. 2018

PMK 131/pmk berlaku

Kepabeanan, Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (9), dan

PMK 0/2018 berlaku

Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

UU 10/1974 berlaku

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang PERUBAHAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1971 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMOR 76, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2971)

PP 34/1992 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang PENUNDAAN BERLAKUNYA PASAL 5 AYAT (1) PP 18-1991 TENTANG KETENTUAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT UU POKOK AGRARIA

PP 29/1988 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN PASAL 16 PP 22-1985 TENTANG PELAKSANAAN UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

PP 21/1986 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1986 tentang PERUBAHAN PASAL 1 REGERINGSVERORDENING 31 MARET 1937 (STAATSBLAD TAHUN 1937 NOMOR 184)

PP 16/1973 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1973 tentang PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT-AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI UTARA/TENGAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 72; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2206) SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1970 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 NOMOR 70) DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1971 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 NOMOR 41)

PP 24/1972 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 21; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894

PP 30/1970 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970 tentang PERUBAHAN PASAL 11 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 1965 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NO. 34) SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 1969

PP 51/1970 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 tentang PERUBAHAN/PENAMBAHAN PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1968

PP 44/1970 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 tentang PELAKSANAAN BERLAKUNYA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDANGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PP 223/1961 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 4 DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGANEGARA BELANDA

PP 21/1958 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1958 tentang PELAKSANAAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1957, LEMBARAN-NEGARA NO. 42 TAHUN 1957)