Semua Peraturan (45,307)
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK
PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
PERLINDUNGAN NELAYAN
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG "BURSA" (LEMBARAN NEGARA NR 79
PENETAPAN HARi PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
PENUNJUKAN JAWATAN REGI GARAM SEBGAI PERUSAHAAN I.B.W.
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PERUBAHAN BERSELANG DARI JUMLAH OPSENTEN
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM
PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA
PENGHAPUSAN BADAN HUKUM "ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK"
PEMBAHARUAN BEA-BEA SPESIFIK DAN PENGGANTIANNYA DENGAN BEA-BEA AD
PENGESAHAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN)
HARI MUSIK NASIONAL
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ARTA YASA
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA
UNKNOWN Tahun 0
Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN PERBAIKAN KONVERSI NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH KERJANYA
mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi:
UNKNOWN Tahun 0
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENANDATANGANI PENETAPAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI PELAMAR UMUM DAN PEMBATALAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PAKAIAN SERAGAM KERJA
PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
**PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN**
PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MEMBENTUK TIM PEMERIKSA
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA WAKIL KEPALA
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
UNKNOWN Tahun 0
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.
PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN PADA PUSAT ANALISIS TEKNOLOGI DAN MODERNISASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN