Peraturan Pemerintah (5,095)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1953 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA (YOGYAKARTA) TENTANG SUMPAH DAN JANJI BAGI ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH BAGI DAERAH-DAERAH OTONOM DI WILAYAH BEKAS NEGARA INDONESIA TIMUR

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1953 tentang PENUNJUKAN RUMAH-RUMAH SAKIT PARTIKELIR YANG MERAWAT ORANG-ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG YANG KURANG MAMPU

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1953 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 13 TAHUN 1952), MENGENAI PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1953 tentang PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN UANG MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 tentang PEMBERIAN UANG DUKA/PENGHIBUR KEPADA JANDA/AHLI WARIS PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1953 tentang PERATURAN PEMBUNGKUSAN BAHAN-BAHAN PEMBEKU KARET

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1953 tentang PEPENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 28 TAHUN 1953 ) DAN PENETAPAN PENGUBAHAN "JACHTVERORDENING JAVA EN MADOERA 1940" (STAATSBLAD 1940 NR. 247)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1953 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1953. MENGENAI PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGARI

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1953 tentang PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953 tentang MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1952 ("PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM DAERAH-DAERAH SWATANTRA", LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 48)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI PROPINSI DAN PENEGASAN URUSAN MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI DAERAH-DAERAH OTONOM KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1953 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 22 TAHUN 1950 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951, MENGENAI JUMLAH TUNJANGAN TERTINGGI YANG DAPAT DIBERIKAN BERTURUT-TURUT KEPADA BEKAS PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tentang PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953 tentang PERUBAHAN PERATURAN PERATURAN PENYELENGGARAAN "ORDONNANTIE OP DE LOON BELASTING"

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1953 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH LEBIH LANJUT "ALGEMEENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NOMOR 721)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1953 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 1951)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 tentang PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI UTARA DAN PEMBENTUKAN DAERAH TERSEBUT SEBAGAI DAERAH YANG BERSIFAT SATUAN KENEGARAAN YANGBERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1953 tentang PELANJUTAN PEMUNGUTAN OPSENTEN ATAS BEA KELUAR ATAS KARET RAKYAT

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1953 tentang MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1952 ("PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI TENGAH DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM DAERAH SWATANTRA", LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 47)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 tentang PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1952 tentang PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1952 tentang MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH 15 JULI 1940 NR 1 (STAATSBLAD 1940 NO. 379) MENGENAI PERATURAN DEVISEN

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1952 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN WARGANEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1952 tentang PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1952 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN TUNJANGAN (ONDERSTAND) KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1952 tentang DEWAN PERANCANG NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang DAFTAR PERNYATAAN KECAKAPAN PEGAWAI NEGERI

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 tentang SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN SERTA BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1951 tentang PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN "TABAKSACCIJNSVERORDENING" (STAATSBLAD 1932 NO. 560)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN HET INTERNATIONAAL POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE POSTVERORDENING 1948, STAATSBLAD 1949 NO. 76)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1951 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH LEBIH LANJUT "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1951 tentang JAMINAN UANG KERTAS BANK, SISA-SISA REKENING KORAN DAN HUTANG-HUTANG LAIN DARI DE JAVASCHE BANK YANG SEKALIGUS DAPAT DITAGIH

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 7 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO. 12 DAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO.13 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA "PERATURAN KECELAKAAN TAHUN 1947" (PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1948), DARI REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1948, UNTUK SELURUH INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA-JANDA DAN ONDERSTAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/PIATU DARI PARA ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN DARAT

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN LUAR-BIASA KEPADA PARA PEGAWAI BANGSA ASING

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 tentang PEMBEKUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI DAN BADAN EKSEKUTIP PROPINSI SUMATERA TENGAH DAN CARA BAGAIMANA MENGATUR PEMERINTAHAN DAERAH DI PROPINSI SUMATERA TENGAH UNTUK SEMENTARA WAKTU

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 tentang PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER KEPADA HAKIM YANG BUKAN PERWIRA. JAKSA SERTA PANITERA PADA PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 tentang SURAT-SURAT PERBENDAHARAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1950 tentang PELAKSANAAN "REGELING OP DE STAAT VAN OORLOG EN VAN BELEG"

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN-TUNJANGAN KEPADA ANGGOTA T.N.I. YANG ADA PADA WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN TIDAK MASUK ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1950 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA JANDA DAN ANAK PIATU DARI ANGGOTA TENTARA R.I.S./BEKAS ANGGOTA T.N.I

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PRESIDEN. PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1950 tentang PENGHAPUSAN JAWATAN DISTRIBUSI

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PENGHAPUSAN KANTOR URUSAN PEGAWAI YOGJAKARTA DAN JAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI JAKARTA SERTA PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN PEGAWAI YANG BARU

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI PARA MENTERI

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1950 tentang HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI