Keputusan Menteri (258)
PEDOMAN PENERAPAN
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2018
SURAT UTANG NEGARA SBRI BENCHMARK TAHUN 2018
PETA PROSES BISNIS
PENGESAHAN TARIF ROYALTI UNTUK PENGGUNA YANG MELAKUKAN
PEMBENTUKAN KEPANITIAAN PENYELENGGARAAN 7TH ANNUAL ISLAMIC FINANCE CONFERENCE
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT UTANG NEGARA SERI BEIVCHMARK TAHUN 2017
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2017
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEP Nomor 1 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 16/PR/2015 TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) MELALUI UTANG TAHUN ANGGARAN 2015
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 41/PR/2015 TENTANG STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2015
HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2025
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEDOMAN PENYUSUNAN BENCHMARK YIELD/ PRICE
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PASAR SURAT BERHARGA NEGARA
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2015
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KESIAPAN UNIT PENGELOLA
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
SURAT UTANG NEGARA SERI BENCHMARK TAHUN 2013
STRATEGIPEMBIAYAANTAHUNANMELALUIUTANGTAHUN 2014
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PEDOMAN PENYUSUNAN BENCHMARK YIELD/PRICE
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN IMBAL HASIL/HARGA ACUAN
INDEKS PROTOKOL MANAJEMEN KRlSlS
KEP Nomor 2 Tahun 2012
SURAT UTANG NEGARA SERl BENCHMARK TAHUN 2012
TATA CARA PENUNJUKAN CALON KREDITOR
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TAHUN ANGGARAN 2012
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PERUBAHAN KETIGAATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Bawah Tanah Di Pulau Jawa Dan Pulau Madura
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534 Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 1997 Tentang Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Minyak, Gas, dan Panas Bumi
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
KEPMEN_ESDM_259 (Title Not Available)
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016
PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN