Keputusan Menteri (258)
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PPKEK JENIS LAYANAN
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KETIGA
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KETUJUH
PELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) SISTEM APLIKASI KEK TAHAP KETIGA
PELAKSANAAN PILOTING MODUL VEHICLE DECLARATION (VHD)
PERESMIAN PERALIHAN WILAYAH KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN
RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
STANDAR PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
URAIAN FUNGSI BALAI BESAR SURVEI DAN
TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUA
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN KOREA CUSTOMS SERVICE
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN REVIU
IMPLEMENTASI CO-CREATION OF LEARNING
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PENERAPAN SECARA PENUH (.MANDATORY) SISTEM APLIKASI
STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE)
PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
IMPLEMENTASI AFTER-ACTION REVIEW
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERI ACUAN (BENCHMARIq TAHUN 202O
PENETAPAN LOGO SISTEM INTl ADMINISTRASI PERPAJAKAN
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2020
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN NOMOR lTKFI2OII TENTANG
PENYELENGGARA PUSAT LAYANAN TERINTEGRASI
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS
PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS
PEDOMAN PELAKSANAAN RESTARTDALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP PENYETORAN ATAS PEMOTONGAN
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2019
PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG
SURAT UTANG NEGARA SERI BENCHMARI(TAHUN 2019
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LANSKAP EKONOMI DAN VISI PERPATAKAN 2O3O
PEMBENIUKAN SEKRETARIAT NATIONAL DESIGNA]ED AUTHORITY
RUMPUN MATA DIKLAT DI LINGKUNGAN
RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
PEDOMAN TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN
PEDOMAN PENYELENGARAAN PELATIHAN