Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 88)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 99 TAHUN 1954) TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-KELUAR-UMUM 1949
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 53 TAHUN 1954) SEPANJANG MENGENAI BAB IV TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN BAB V TENTANG PERNYATAAN NON AKTIF DARI JABATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 88 TAHUN 1954)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1955 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PASAL 1 AYAT (2) SUB A PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 14) DAN PENYERAHAN TUGAS MENJALANKAN KEBIJAKSANAAN MENGENAI BIRO PENAMPUNGAN ANGGOTA TENTARA (B.P.B.A.T.) KEPADA MENTERI NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 18 TAHUN 1954)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1955 tentang PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGARA KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955 tentang PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1955 tentang TAMBAHAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN LEBIH LANJUT "ALGEMEENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)
Keputusan Presiden Nomor 208 Tahun 1955 tentang PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN IV A URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
Keputusan Presiden Nomor 206 Tahun 1955 tentang PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1955 tentang PERATURAN PEMBEBASAN DARI BEA-MASUK DAN BEA-KELUAR UMUM UNTUK KEPERLUAN GOLONGAN-GOLONGAN PEJABAT DAN AHLI BANGSA ASING YANG TERTENTU
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955 tentang BANK NEGARA INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 72 TAHUN 1952), MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-STATISTIK
Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1955 tentang PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1955 tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPADA PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENANGGUNGAN PAJAK PERALIHAN DAN PAJAK UPAH BAGI PEGAWAI NEGERI OLEH NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang PERATURAN PEMBEBASAN DARI BEA-MASUK DAN BEA-KELUAR UMUM UNTUK KEPERLUAN GOLONGAN-GOLONGAN PEJABAT DAN AHLI BANGSA ASING YANG TERTENTU
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang PEEUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang PERATURAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI JAWA
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955 tentang CARA PENGGUNAAN UANG OPSENTEN ATAS BEA-KELUAR ATAS KARET RAKYAT
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI SUMATERA
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1955 tentang PEMINDAHAN KEKUASAAN "HOOFD VAN GEWESTELIJK BESTUUR" DALAM PERADILAN ASLI
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 tentang MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 24)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang PEMBENTUKAN KOTA AMBON SEBAGAI DAERAH YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955 tentang DEWAN KEAMANAN
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955 tentang PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH N0.50 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO. 70 TAHUN 1951) TENTANG PENETAPAN GAJI TENTARA ANGKATAN DARAT
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang PEMBERIAN PENGURANGAN HUKUMAN ISTIMEWA PADA HARI ULANG TAHUN KE 10 PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang PEROBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO.42 TAHUN 1953)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1955 tentang CARA CENTRAAL RUBBER FONDS TERMAKSUD DALAM "CENTRAAL RUBBER FONDS ORDONNANTIE 1948" MELAKSANAKAN TUGASNYA TERMAKSUD DALAM PASAL 2 ORDONANSI TERSEBUT
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO.9 TAHUN 1951) TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1955 tentang GABUNGAN KEPALA-KEPALA STAF
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955 tentang PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU"
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 30 TAHUN 1954) TENTANG DEWAN KEAMANAN NASIONAL
PENGUBAHAN NAMA UNIVERSITEIT, UNIVERSITET, UNIVERSITIT,
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955 tentang PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 tentang PENGAWASAN TERHADAP URUSAN KREDIT
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1954 (LEMBARAN-
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1954 tentang DELEGASI INDONESI DALAM KONPERENSI KARET INTERNASIONAL DI COLOMBO