Semua Peraturan (45,307)
Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1954 tentang DELEGASI INDONESIA DALAM RAPAT PERKUMPULAN POS SEDUNIA DI SWISS
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 24 TAHUN 1951 TENTANG
Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1954 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN PERATURAN TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 23 TAHUN 1950 (LEMBARAN-
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1954 tentang PENGANGKATAN PANITIAN UNTUK MEMPELAJARI RENCANA UNDANG-UNDANG TENTANG KEADAAN BAHAYA USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA"(LEMBARAN-NEGARA NO. 22
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1954 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA
ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVII (PERUSAHAAN REPRODUKSI JAWATAN
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XV (PERUSAHAAN BATU BARA BUKIT ASAM) DARI
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIV (PERUSAHAAN BATU BARA UMBILIN) DARI ANGGARAN
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1954 tentang MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO. 38 TAHUN 1951) TENTANG MENGUBAH PERATURAN FILM TAHUN 1940 (FILMVERORDENING 1940. STAATSBLAD 1940 NO. 539)
PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI DI BANGKA)
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1954 tentang PEMBERIAN KUASA UNTUK PENGHAPUSAN UANG DARI KANTOR POS BESAR MAKASSAR
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XI (PELABUHAN TANJUNG PRIUK) DARI ANGGARAN
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1954 tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1952 TENTANG HUKUMAN JABATAN PEGAWAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. X (PELABUHAN SEMARANG) DARI ANGGARAN
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1954 tentang PENGANGKATAN IR. DARMAWAN MANGUNKUSUMO DAN TRB. SABARUDIN SEBAGAI DIREKTUR BANK INDONESIA
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1954 tentang PENGANGKATAN MR. ABDUL KARIM SEBAGAI DIREKTUR BANK NEGARA INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1954 tentang PELAKSANAAN PASAL 2, AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 47 TAHUN 1952)
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR(PADANG) DARI
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1954 tentang PENGANGKATAN PANITIA NEGARA URUSAN PEMBAGIAN TANAH PERKEBUNAN SUMATERA UTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 tentang PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN MILITER
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VII (PELABUHAN MAKASAR) DARI ANGGARAN
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1954 tentang PENARIKAN KEMBALI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 180 TAHUN 1950
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1954 tentang PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PEREKONOMIAN TERTANGGAL 19 OKTOBER 1954 NO. 112/UM/54 15020/M TENTANG PENETAPAN BESARNYA JUMLAH PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11 "KROSOK-ORDONNANTIE" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 604)
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK PEMBANGKIT
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1954 tentang PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1954 tentang PENETAPAN PERATURAN MENGENAI PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1954 tentang PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1954 tentang MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA 1954 NO. 73) TENTANG "PEMBATASAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS"
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954 tentang MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 28), TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1954 tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PENSIUN PEGAWAI PROPINSI JAWA TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1954 tentang PENAMPUNGAN BEKAS ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PEMULIHAN MEREKA KE DALAM MASYARAKAT
PENETAPAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1954 tentang KEDUDUKAN DAN GAJI PARA PEJABAT GUBERNUR
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. III (PUSAT PERKEBUNAN NEGARA) DARI ANGGARAN
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO.37 TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA JOGJAKARTA DAHULU TENTANG UNIVERSITAS NEGERI GAJAH MADA
PENETAPAN BAGIAN IBW II (PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI)