Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956 tentang DEWAN DAN MAJELIS PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN
PEMBELANJAAN PENSIUN *)
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN TRUK MURNI
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN PERMOHONAN PERUSAHAAN TRUK KADIPATEN
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN TRUK LKT
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN TRUK NORI
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN TRUK LAUW TIAM HOK
Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN BANDING ATAS PERUSAHAAN TRUK KALIBENING
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING TRAYEK TRUK “THO”
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN PERMOHONAN BANDING TRAYEK TRUK SUN MIAUW HO
Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1956 tentang BANDING TRAYEK ANGKUTAN ATAS NAMA F.J. LANGENDORF
Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1956 tentang BANDING TRAYEK ANGKUTAN ATAS NAMA KWEE SENG GIOK
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1956 tentang BANDING TRAYEK ANGKUTAN ATAS NAMA THIO TJIN LIONG
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1956 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KEPADA PARA HAKIM REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1956 tentang PANITIA AGRARIA
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1956 tentang MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & TENAGA DAN KEMENTERIAN PERBURUHAN
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1955 tentang PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN ANGKUTAN N.V. HANDELMY LIANHAP
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang KEPENDUDUKAN ORANG ASING
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT BALIK NAMA UNTUK KAPAL-KAPAL
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 JO. NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1955 tentang PEMBENTUKAN PERUTUSAN KE KONPERENSI TAHUNAN ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL KE JENEWA
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang INDAK PIDANA IMIGRASI
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1955 tentang PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPUK BUAT TAHUN LISENSI 1954/1955
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1951 TENTANG
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1955 tentang PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN TAHUN 1955
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 33 TAHUN 1950 UNTUK
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1955 tentang PENGIRIMAN DELEGASI UNTUK MENGHADIRI KONPERENSI ASIA AFRIKA BANDUNG
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 48 TAHUN 1953 )
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1955 tentang MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA 1954 NO. 72), TENTANG KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, KNIL DAHULU DAN SEBAGAINYA, DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA
BIAYA SURAT KENAL LAHIR DAN SURAT KENAL MATI
Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1955 tentang PEMBUBARAN DAN PEMBENTUKAN KEMBALI DEWAN EKONOMI DAN KEUANGAN TERHITUNG MULAI TANGGAL 9 MARET 195
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955 tentang MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955 tentang DEWAN PENERBANGAN
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1955 tentang SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN NEGARA
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1955 tentang PEMUNGUTAN OPSENTEN ATAS BEA KELUAR ATAS KARET RAKYAT
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 9 TAHUN 1952 (LEMBARAN-
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1955 tentang PENYERAHAN URUSAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI KEPADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN LEBIH LANJUT "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1955 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1952 MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1955 tentang PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1956
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955 tentang PENETAPAN PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1955 tentang MENGUBAH PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1955) (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 48)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 18 TAHUN 1954)