Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

PERATURAN_POLRI 1/2008 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UMUM SERTA PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERDA 1/2008 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERBAN 1/2008 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UMUM SERTA PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERPRES 1/2008 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN PERPRES 19-2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

INPRES 1/2008 Berlaku

KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN PERBERASANPERBERASANPERBERASANPERBERASAN

KEPPRES 1/2008 Berlaku

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PERPPU 1/2008 Berlaku

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001

PP 1/2008 Diubah

INVESTASI PEMERINTAH

UU 1/2008 Diubah

PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING

UU 056/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW

UU 055/2008 Diubah

PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI

UU 054/2008 Diubah

PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA

UU 053/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

UU 052/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA

UU 051/2008 Diubah

PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN

UU 050/2008 Diubah

PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

UU 049/2008 Diubah

PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI

UU 047/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI

UU 046/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT

UU 045/2008 Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA

UU 043/2008 Berlaku

WILAYAH NEGARA

UU 042/2008 Berlaku

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

UU 041/2008 Berlaku

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

UU 040/2008 Berlaku

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

UU 038/2008 Berlaku

PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN

UU 037/2008 Berlaku

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN 0/2008 Berlaku

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

PP 0/2008 Berlaku

UNKNOWN Tahun 0

PP 0/2008 Berlaku

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PERMEN 0/2008 Berlaku

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

PERPRES 0/2008 Berlaku

DEWAN SUMBER DAYA AIR

PERMENKUMHAM m-80-hl-04-01/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-80-hl-04-01 Tahun 2007 tentang TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

PERMEN m-80-hl-04-01/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-80-hl-04-01 Tahun 2007 tentang TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

PERMENKUMHAM m-72-pr-09-02/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-72-pr-09-02 Tahun 2007 tentang BADAN PERTIMBANGAN HUKUMAN DISIPLIN

PERMEN m-72-pr-09-02/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-72-pr-09-02 Tahun 2007 tentang BADAN PERTIMBANGAN HUKUMAN DISIPLIN

PERMENKUMHAM m-2-pk-04-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-2-pk-04-10 Tahun 2007 tentang SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

PERMEN m-2-pk-04-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-2-pk-04-10 Tahun 2007 tentang SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

PERMENKUMHAM m-1450-kp-04-11/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-1450-kp-04-11 Tahun 2007 tentang PENCABUTAN PERMENKUMHAM NO. M.837.KP.04.11 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENKUMHAM DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KAKANWIL HUKUM DAN HAM DI SELURUH INDONESIA

PERMEN m-1450-kp-04-11/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-1450-kp-04-11 Tahun 2007 tentang PENCABUTAN PERMENKUMHAM NO. M.837.KP.04.11 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENKUMHAM DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KAKANWIL HUKUM DAN HAM DI SELURUH INDONESIA

PERMENKUMHAM m-04-pw-07-03/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-04-pw-07-03 Tahun 2007 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERMEN m-04-pw-07-03/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-04-pw-07-03 Tahun 2007 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERMENKUMHAM m-03-pw-03-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-03-pw-03-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

PERMEN m-03-pw-03-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-03-pw-03-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

PERMENKUMHAM m-02-iz-01-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-02-iz-01-10 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN KEDELAPAN KEPMEN HUKUM DAN HAM: M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

PERMEN m-02-iz-01-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-02-iz-01-10 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN KEDELAPAN KEPMEN HUKUM DAN HAM: M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

PERMENKUMHAM m-02-ht-01-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-02-ht-01-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA

PERMEN m-02-ht-01-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-02-ht-01-10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA

PERMENKUMHAM m-01-iz-01-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-01-iz-01-10 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN KEDUA KEPMEN KEHAKIMAN NO: M.02-1Z.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN

PERMEN m-01-iz-01-10/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-01-iz-01-10 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN KEDUA KEPMEN KEHAKIMAN NO: M.02-1Z.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN

PERMENKUMHAM m-01-hu-03-02/2007 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-01-hu-03-02 Tahun 2007 tentang TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN