Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

PERATURAN_BKPM 6/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

PERPUSNAS 6/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan

PERATURAN_LKPP 6/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang KATALOG ELEKTRONIK DAN E-PURCHASING

PERATURAN_BNPP 6/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN PILAR TITIK REFERENSI

PERATURAN_ANRI 6/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEDOMAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

PERATURAN_LIPI 6/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM

PERATURAN_BKN 6/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATENKOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PERATURAN_BNN 6/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENGAWASAN TAHANAN

PERDA 6/2016 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIREDIMMUNO DEFICIENCY SYNDROME

PERBAN 6/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENGAWASAN TAHANAN

PERMEN 6/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR KEP11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

INPRES 6/2016 Berlaku

PERCEPATANPENGEMBANGANINDUSTRIFARMASIDANALATKESEHATAN

PMK 6/2016 Berlaku

PER Nomor 6 Tahun 2016

PP 6/2016 Berlaku

KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG

PP 6/2016 Diubah

KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG

PP 6/2016 Berlaku

KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG

PERPRES 6/2016 Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UU 6/2016 Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA

PERMEN 6/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.6 Tahun 2016

PERMENKEU 59-pmk-06-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 59-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78PMK062015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

PERMEN 59-pmk-06-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 59-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78PMK062015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

PERMENPERIN 59-m-ind-per-7-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 59-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (Bj.LS) SECARA WAJIB

PERMEN 59-m-ind-per-7-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 59-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (Bj.LS) SECARA WAJIB

PERMENAG 59/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

PERMENDAGRI 59/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara Dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

PERMEN 59/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara Dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

PP 59/2016 Berlaku

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PP 59/2016 Berlaku

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PP 59/2016 Berlaku

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PERPRES 59/2016 Berlaku

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PERMENKEU 58-pmk-05-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 58-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN 58-pmk-05-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 58-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMENRISTEKDIKTI 58/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

PERMENKUMHAM 58/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERMEN 58/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PP 58/2016 Berlaku

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013

PP 58/2016 Berlaku

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013

PP 58/2016 Berlaku

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013

PERPRES 58/2016 Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

POJK 57-pojk-03-2016/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 57-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yangmelakukan Layanan Nasabah Prima

PERBAN 57-pojk-03-2016/2016 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 57-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yangmelakukan Layanan Nasabah Prima

PERMENKEU 57-pmk-06-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 57-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA

PERMEN 57-pmk-06-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 57-pmk-06-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA

PERMENPERIN 57-m-ind-per-7-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 57-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

PERMEN 57-m-ind-per-7-2016/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 57-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

PERMENRISTEKDIKTI 57/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

PERMENKUMHAM 57/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERMEN 57/2016 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PP 57/2016 Diubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014

PP 57/2016 Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014