Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

PERMENPERIN 38-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P) SECARA WAJIB

PERMEN 38-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P) SECARA WAJIB

PERMENDAG 38-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

PERMEN 38-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

PERMENAG 38/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG

UU 38/2009 Berlaku

UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos

PERMEN 38/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG

PERPRES 38/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2009 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AZERBAIJAN ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS)

KEPPRES 38/2009 Berlaku

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PP 38/2009 Berlaku

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN

UU 38/2009 Berlaku

PERMENTAN 37-permentan-ot-140-7-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 37-permentan-ot-140-7-2009 Tahun 2009 tentang PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUANPRA PENGAPALAN

PERMEN 37-permentan-ot-140-7-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 37-permentan-ot-140-7-2009 Tahun 2009 tentang PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUANPRA PENGAPALAN

PERMENPERIN 37-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 37-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERMEN 37-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 37-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERMENDAG 37-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 37-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PENETAPAN HARGA PATOKAN EKPOR ATAS BARANG EKPSOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERMEN 37-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 37-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PENETAPAN HARGA PATOKAN EKPOR ATAS BARANG EKPSOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERMENAG 37/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN

PERMEN 37/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN

PERPRES 37/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PARAGUAY ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS)

KEPPRES 37/2009 Berlaku

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

PP 37/2009 Berlaku

UU 37/2009 Berlaku

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

PERMENTAN 36-permentan-ot-140-7-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 36-permentan-ot-140-7-2009 Tahun 2009 tentang PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

PERMEN 36-permentan-ot-140-7-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 36-permentan-ot-140-7-2009 Tahun 2009 tentang PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

PERMENPERIN 36-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 36-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

PERMEN 36-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 36-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

PERMENDAG 36-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 36-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang KETENTUAN EKSPOR ROTAN

PERMEN 36-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 36-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang KETENTUAN EKSPOR ROTAN

PERMENAG 36/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2009 tentang PENETAPAN PEMBIDANGAN ILMU DAN GELAR AKADEMIK DI LINGUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA

PERMEN 36/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2009 tentang PENETAPAN PEMBIDANGAN ILMU DAN GELAR AKADEMIK DI LINGUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA

PERPRES 36/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2009 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)

KEPPRES 36/2009 Berlaku

TIM NASIONAL PERSIAPAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA

PP 36/2009 Diubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29

PERMENDAG 35-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 35-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERMEN 35-m-dag-per-8-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 35-m-dag-per-8-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERMENAG 35/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARUPROPINSI MALUKU

PERMEN 35/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARUPROPINSI MALUKU

PERPRES 35/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2009 tentang HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PP 35/2009 Diubah

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UU 35/2009 Berlaku

NARKOTIKA

PERMEN_ESDM 34/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2009 tentang PENGUTAMAAN PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATU BARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

PERMENAG 34/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERMEN 34/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERPRES 34/2009 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2009 tentang PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION CENTER ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI ASEAN DI BIDANG PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA)

PP 34/2009 Diubah

PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN

UU 34/2009 Diubah

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

PERMENTAN 33-permentan-ot-160-6-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 33-permentan-ot-160-6-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN

PERMEN 33-permentan-ot-160-6-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 33-permentan-ot-160-6-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN

PERMENPERIN 33-m-ind-per-3-2009/2009 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 33-m-ind-per-3-2009 Tahun 2009 tentang PENUNJUKKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG (BJ.LAS) SECARA WAJIB