Undang-Undang (2,242)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
INDUSTRIAL AFFAIRS
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
HAK CIPTA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON
HUKUM DISIPLIN MILITER
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH
UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
PANAS BUMI
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI
KESEHATAN JIWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013
KEINSINYURAN
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF
UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
PERDAGANGAN
APARATUR SIPIL NEGARA
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
KONSERVASI TANAH DAN AIR
INDUSTRIAL AFFAIRS
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif
MARINE AFFAIRS
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
KEANTARIKSAAN