Langsung ke konten

Keputusan Presiden (3,160)

KEPPRES 35/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2014

KEPPRES 34/2014 Berlaku

DEWAN KAWASAN

KEPPRES 33/2014 Berlaku

DEWAN KAWASAN

KEPPRES 32/2014 Berlaku

PENGUKUHAN BADAN PERFILMAN INDONESIA

KEPPRES 31/2014 Berlaku

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPPRES 30/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014

KEPPRES 29/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KEPPRES 28/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KARANGASEM, KABUPATEN LABUHANSATU, KABUPATEN KUBU RAYA, KABUPATEN JEMBER, KABUPATEN BANGKALAN, KABUPATEN SOLOK, KABUPATEN BUNGO, KABUPATENMUKOMUKO, KABUPATEN MERA

KEPPRES 27/2014 Berlaku

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA

KEPPRES 26/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2014

KEPPRES 25/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014

KEPPRES 23/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPPRES 21/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPPRES 2/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI TOBA ASAHAN, WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO, DAN WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA

KEPPRES 19/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014

KEPPRES 17/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2014 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPPRES 15/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP TINGKAT REGIONAL ASIA PASIFIK TAHUN 2014

KEPPRES 12/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967

KEPPRES 10/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2014

KEPPRES 1/2014 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

KEPPRES 9/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPPRES 8/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL KOMODO TAHUN 2013

KEPPRES 5/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2013

KEPPRES 32/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPPRES 31/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2013

KEPPRES 3/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SINJAI, KABUPATEN TAKALAR, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, DAN KABUPATEN BARITO UTARA

KEPPRES 29/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014

KEPPRES 28/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2013 tentang HARI TATA RUANG NASIONAL

KEPPRES 27/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES 26/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPPRES 25/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2013 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPPRES 24/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 tentang PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR

KEPPRES 23/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013

KEPPRES 20/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

KEPPRES 19/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN

KEPPRES 18/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPPRES 16/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUEFIED NATURAL GAS TANGGUH

KEPPRES 15/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WORLD TRADE ORGANIZATION) IX TAHUN 2013

KEPPRES 14/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2013

KEPPRES 13/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

KEPPRES 12/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BONE BOLANGO, KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO UTARA, KABUPATEN POHUWATO, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN CIANJUR, KABUPATEN LANGKAT, KOTA PADANG PANJANG, KOTA BEKASI, KOTA PEMATANGSIAN

KEPPRES 11/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2013

KEPPRES 1/2013 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEM ANALYSIS

KEPPRES 9/2012 Berlaku

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA

KEPPRES 8/2012 Berlaku

SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/

KEPPRES 7/2012 Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011

KEPPRES 65/2012 Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111/M TAHUN 2009,

KEPPRES 6/2012 Berlaku

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA

KEPPRES 5/2012 Berlaku

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA

KEPPRES 41/2012 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI BANTEN