Langsung ke konten

Pencarian

PERMENTAN 25-permentan-ot-140-5-2009/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 25-permentan-ot-140-5-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

PERMENAKERTRANS per-10-men-v-2009/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor per-10-men-v-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERMENTAN 44-permentan-ot-140-10-2009/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 44-permentan-ot-140-10-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (GOOD HANDLING PRACTICE)

PERMEN_ESDM 8/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INDUSTRI PERALATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG INDUSRI MANUFAKTUR, DAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN JAMINAN MUTU

PERMENKUMHAM m-hh-06-kp-09-02/2008 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-06-kp-09-02 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERMENHUT p-63-menhut-ii-2008/2008 berlaku

Peraturan Menteri Nomor p-63-menhut-ii-2008 Tahun 2008 tentang TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI GUBERNUR DALAM RANGKA PERMOHONAN ATAU PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN

PERPRES 2/2026 berlaku

Perpres No. 2 Tahun 2026 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian - JDIH BPK

INPRES 2/2026 berlaku

Inpres No. 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa - JDIH BPK

PERMENTAN 15/2026 berlaku

Permentan No. 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis - JDIH BPK

PERMENTAN 13/2026 berlaku

Permentan No. 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik - JDIH BPK

PERMENTAN 9/2026 berlaku

Permentan No. 9 Tahun 2026 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Penerapan Modernisasi Pertanian Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - JDIH BPK

PERMENTAN 5/2026 berlaku

Permentan No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pelepasan Varietas Tanaman - JDIH BPK

PERMENTAN 3/2026 berlaku

Permentan No. 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi - JDIH BPK

PERMENTAN 17/2026 berlaku

Permentan No. 17 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia - JDIH BPK

PP 44/1970 berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 tentang PELAKSANAAN BERLAKUNYA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDANGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

KEPPRES 181/1953 berlaku

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1953 tentang PEMBEBASAN PENAGIHAN UANG PADA IR. SH. JUSTESEN KEPALA BALAI PENDIDIKAN TEKNIK PERTANIAN

PERMEN 18/2023 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERMEN p-28-menlhk-setjen-kum-1-7-2018/2018 berlaku

Peraturan Menteri Nomor p-28-menlhk-setjen-kum-1-7-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

PERMEN p-32-menlhk-setjen-kum-1-5-2017/2017 berlaku

Peraturan Menteri Nomor p-32-menlhk-setjen-kum-1-5-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

PERMEN 21-permentan-ot-040-5-2016/2016 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 21-permentan-ot-040-5-2016 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN