Pencarian
Permenaker No. 1 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan - JDIH BPK
Permen PU No. 16 Tahun 2026 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum - JDIH BPK
Permendikti Saintek No. 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - JDIH BPK
Permendesa PDT No. 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - JDIH BPK
Peraturan Menteri Nomor 227-pmk-02-2018 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Nomor 163-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/Pmk.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Nomor 248-pmk-02-2016 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor Muda, dan Jabatan Fungsional Widyaiswara Sebagai Acuan Penilaian Dalam Assessment Center di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH MAUPUN MASYARAKAT PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016 2019 PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENULISAN STANDAR NASIONAL INDONESIA, PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONALNOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORANSTANDAR NASIONAL INDONESIA, PERATURAN BADAN STANDARDISASINASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DILINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL, PERATURAN BADANSTANDARDISASI NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMISDI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL, DAN PERATURANBADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANGPEDOMAN TENAGA PENGENDALI MUTU STANDAR NASIONAL INDONESIA
Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor Muda, dan Jabatan Fungsional Widyaiswara Sebagai Acuan Penilaian Dalam Assessment Center di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024 tentang JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM, JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH, JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN, JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT, JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG, DAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor 227-pmk-02-2018 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Nomor 163-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/Pmk.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Nomor 248-pmk-02-2016 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LTNGKUNGAN
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dampak Lingukungan
Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2009 tentang PENETAPAN PEMBIDANGAN ILMU DAN GELAR AKADEMIK DI LINGUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA
Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2009 tentang PENETAPAN PEMBIDANGAN ILMU DAN GELAR AKADEMIK DI LINGUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA