Langsung ke konten

Pencarian

PERMENKEU 103-pmk-09-2010/2010 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 103-pmk-09-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMENKEU 23-pmk-06-2010/2010 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 23-pmk-06-2010 Tahun 2010 tentang PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMENDAGRI 34/2010 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2010 tentang PELIMPAHAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMENPU 19/2010 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2010 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK-PAJAK DALAM PELAKSANAAN APBN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PERMENKUMHAM m-hh-03-ku-03-01/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-03-ku-03-01 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

PERMENKUMHAM m-hh-03-kp-05-01/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-03-kp-05-01 Tahun 2009 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

PERMENKEU 117-pmk-01-2009/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 117-pmk-01-2009 Tahun 2009 tentang PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

PERMENKUMHAM m-hh-02-kp-01-05/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-02-kp-01-05 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

PERMENKUMHAM m-hh-01-um-07-03/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-um-07-03 Tahun 2009 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN KELUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

PERMENKUMHAM m-hh-02-dl-07-01/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-02-dl-07-01 Tahun 2009 tentang PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

PERMENKUMHAM m-hh-37-pl-02-01/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-37-pl-02-01 Tahun 2009 tentang STANDARDISASI GEDUNG KANTOR DAN SARANA KERJA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PERMENDIKNAS 48/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PERMENKEU 192-pmk-11-2009/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 192-pmk-11-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

PERMENKUMHAM m-hh-03-dl-07-01/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-03-dl-07-01 Tahun 2009 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

PERMENKUMHAM m-hh-66-kp-04-04/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-66-kp-04-04 Tahun 2009 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

PERMENHUT p-68-menhut-ii-2009/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor p-68-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERMENKUMHAM m-hh-02-dl-07-02/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor m-hh-02-dl-07-02 Tahun 2009 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

PERMENAKERTRANS per-13-men-vii-2009/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor per-13-men-vii-2009 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PERMENHAN 13/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2009 tentang TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMENKEU 213-pmk-09-2009/2009 berlaku

Peraturan Menteri Nomor 213-pmk-09-2009 Tahun 2009 tentang PENGGUNAAN METODE PEMERINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN