Peraturan Pemerintah (5,095)
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012
LEMBAGA SENSOR FILM
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
STATUTAUNIVERSITAS SUMATERAUTARA
STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERSYARATANDANTATACARAPENETAPANLEMBAGAPELAKSANA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI
SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN,
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997
PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR
PERUBAHANKEDUAATASPERATURANPEMERINTAHNOMOR23 TAHUN
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI
TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA