Semua Peraturan (45,307)
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1953 tentang PENUNJUKAN PENGADILAN TENTARA DI YOGYAKARTA UNTUK MENGADILI PERKARA PEMBERONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1953 tentang PEMBUBARAN MISI MILITER INDONESIA KE NEDERLAND
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 tentang PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI UTARA DAN PEMBENTUKAN DAERAH TERSEBUT SEBAGAI DAERAH YANG BERSIFAT SATUAN KENEGARAAN YANGBERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI
PENETAPAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1953 tentang PENGESAHAN PERDA ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK KENDARAAN UNTUK DAERAH DI LUAR DAERAH KOTA BESAR YOGYAKARTA
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1953 tentang PENGANGKATAN S. MANGUNSARKORO DAN MR. MOHAMMAD ROEM MENJADI PEMBENTUK KABINET
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1953 tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN DPR DAERAH SEMENTARA PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN BEKERJA UNTUK DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROPINSI SUMATERA SELATAN
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1953 tentang PEMBENTUKAN SUATU UTUSAN RI KE THIRD NUTRITION CONFERENCE
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1953 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA NEGARA PERANCANG UNDANG-UNDANG PERTAHANAN
Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1953 tentang PENGHAPUSAN UANG PADA DAFTAR PERHITUNGNA BENDAHARAWAN KANTOR POS DAN TELEGRAP SURABAYA
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1953 tentang PENGESAHAN PERATURAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK ANJING
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1953 tentang PENGESAHAN KEPUTSAN PERDA PROPINSI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PERDA PROPINSI KALIMANTAN YANG KONKORDAN DENGAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1953 tentang PERUTUSAN KE BRUSSEL (BELGIA) UNTUK MENGHADIRI SIDANG WORKING PARTY OF THE INTERNATIONAL TINSTUDY GROUP
Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1953 tentang PERUBAHAN KEPRES NOMOR 116 TAHUN 1952 TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT PERANG DI PROPINSI SUMATERA
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1953 tentang PELANJUTAN PEMUNGUTAN OPSENTEN ATAS BEA KELUAR ATAS KARET RAKYAT
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 tentang MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1953 tentang MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1952 ("PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI TENGAH DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA DALAM DAERAH SWATANTRA", LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 47)
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 tentang PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1952 tentang PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI PEMERINTAH
MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1951
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1952 tentang MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH 15 JULI 1940 NR 1 (STAATSBLAD 1940 NO. 379) MENGENAI PERATURAN DEVISEN
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG NR 6 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1952 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN WARGANEGARA
PEMBEBASAN BEA-MASUK UNTUK BARANG-BARANG BERUPA
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952 tentang TAMBAHAN POKOK BEA ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1952 tentang PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA ATAS BEBERAPA BARANG
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1952 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN TUNJANGAN (ONDERSTAND) KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 35 TAHUN 1950, LEMBARAN NEGARA NR 77 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 4 TAHUN 1950) TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANG-UNDANG
PERATURAN UNTUK MENGHADAPI KEMUNGKINAN HILANGNYA SURAT
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 tentang PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1952 tentang DEWAN PERANCANG NEGARA
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PINJAMAN
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1952 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1952 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI BIRMA
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1952 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA PAKISTAN
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1952 tentang PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA INDIA
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG \"BURSA\" (LEMBARAN NEGARA NR 79 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1952 tentang PENUNJUKAN JAWATAN REGI GARAM SEBGAI PERUSAHAAN I.B.W. DENGAN NAMA BARU \"PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang PERUBAHAN BERSELANG DARI JUMLAH OPSENTEN ATAS BEBERAPA POS DARI TARIP BEA-BEA MASUK