Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA
PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 87 TAHUN 1953)
PENETAPAN BAGIAN XVI (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1954 tentang PENUNJUKAN PENGUASA-PENGUASA MILITER
PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN URUSAN PEGAWAI) DARI ANGGARAN
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 52 TAHUN 1954) TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING
PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTRIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1954 tentang KEKUASAAN MENGELUARKAN SURAT PAKSA MENGENAI PAJAK-PAJAK
PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1954 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN CACAT
PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTRIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN ISTIMEWA KEPADA KELUARGA PEGAWAI YANG TEWAS
PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1954 tentang PERUBAHAN PERATURAN-PERATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI UNTUK MINYAK TANAH (KEROZINE) DAN SULINGAN-SULINGAN MINYAK TAMBANG YANG DISAMAKAN DENGAN MINYAK TANAH
PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954 tentang PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1954 tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG KENAIKAN PENSIUN TUNJANGAN BEKAS PEGAWAI PROPINSI JAWA TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1954 tentang PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS NO. 6 PADA POS 159 DARI TARIP BEA MASUK
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang CARA MEMBUAT DAN MENGATUR PERJANJIAN PERBURUHAN
PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1954 tentang MENGUBAH LEBIH LANJUT "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVORING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)
PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN-JAWATAN PELAYARAN)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang CARA PENCALONAN BUAT KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/KONSTITUANTE OLEH ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PERNYATAAN NON AKTIP/PEMBERHENTIAN BERDASARKAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN/PENCALONAN KEANGGOTAAN TERSEBUT, PUN LARANGAN MENGADAKAN KAMPANYE PEMILIHAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG
PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1954), TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI
PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA
PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTRIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN PERATURAN LALU LINTAS JALAN
PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTRIAN PERKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1953 JO. NO. 14 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 61 TAHUN 1953 JO. NO. 26 TAHUN 1954), MENGENAI PEMBAHARUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHMINAHASA DAN TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEARAH MINAHASA
PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTRIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 tentang PEMBATASAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS
PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1954 tentang KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG DAN SEBAGAINYA
PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTRIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1954 tentang MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 50 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 70), TENTANG PENETAPAN GAJI TENTARA ANGKATAN DARAT
PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTRIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 NO. 141) UNTUK SELANJUTNYA
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1954 tentang PENGANGKATAN MUHAMMAD SARDJAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA AGRARIA
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1954 tentang MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH TANGGAL 15 JULI 1940 NO.1 (STAATSBLAD 1940 NO. 379) MENGENAI PERATURAN DEVISEN
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1951 TENTANG
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA ANGGOTA T.N.I. YANG PADA WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN TIDAK MASUK ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 18)
PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTRIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1954 tentang TAMBAHAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH
PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAH
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1954 tentang PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA KETUA (PENGGANTI) PARA JAKSA (PENGGANTI) DAN PARA PANITERA (PENGGANTI) PADA PENGADILAN KEJAKSAAN KETENTARAAN
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK