Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

KEPPRES 102/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING TJHIE LIANG TRAYEK MAGELANG-JUANA

KEPPRES 101/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING TANG LA JANG TRAYEK SOLO-SEMARANG

KEPPRES 100/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING LIE SAM PAT TAYEK MAGELANG-KUDUS

UUDRT 10/1957 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 1956

PP 10/1957 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1957 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEJURUAN

KEPPRES 1/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1957 tentang PENUNJUKAN BASUKI DJATIASMORO DARI DIREKTUR EKONOMI ANTAR NEGARA BERKEMBANG SEBAGAI ANGGOTA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE SIDANG UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA KE 9

PP 1/1957 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

UU 1/1957 Berlaku

POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH

KEPPRES 99/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN PERMOHONAN ANDI ARIA CS TENTANG TANAH PEKARANGAN MEREKA YANG DICABUT PEMERINTAH BELANDA

KEPPRES 98/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1956 tentang PENGESAHAN PERATURAN DAERAH I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPPRES 97/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1956 tentang DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE SIDANG WHO

KEPPRES 96/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1956 tentang DELEGASI PERBURUHAN KE REPUBLIK RAKYAT TJINA

KEPPRES 95/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1956 tentang DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE SIDANG KE 21 ECOSOC

KEPPRES 93/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1956 tentang PEMBERHENTIAN BEBERAPA HAKIM PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT PADA PENGADILAN TENTARA DI TERRITORIUM VII

KEPPRES 92/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1956 tentang PENETAPAN WAKTU DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT 1 RIJTSORDONNANTIE 1948 UNTUK KERESIDENAN LAMPOENG

KEPPRES 91/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1956 tentang PENGESAHAN H. ZAINAL ABIDIN AHMAD SEBAGAI WAKIL KEYUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KEPPRES 90/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1956 tentang PENGESAHAN ARUDJI KARTAWINATA SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

UUDRT 9/1956 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPPRES 9/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1956 tentang BANDING TRAYEK ANGKUTAN ATAS NAMA HO FAT PANG

PP 9/1956 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1956 tentang PERJALANAN LUAR NEGERI TENAGA BANGSA ASING

UU 9/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-BESAR DALAM LINGKUNGAN

KEPPRES 89/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1956 tentang PENGESAHAN SAUDARA H. ZINUL ARIFIN SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN PRWAKILAN RAKYAT

KEPPRES 88/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1956 tentang PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KEPPRES 87/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1956 tentang PENGESAHAN MR. SARTONO MENJADI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KEPPRES 86/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1956 tentang DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE THE FIFTH SESSION OF THE PETROLEUM COMMITTEE OF ILO

KEPPRES 85/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN KABINET ALI SASTROAMIDJOJO

KEPPRES 84/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1956 tentang PEMBUBARAN KABINET BOERHANUDDIN HARAHAP

KEPPRES 83/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1956 tentang PEMBEBANAN UANG KEPADA A. GULTOM

KEPPRES 82/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DELEGASI UNTUK BERUNDING DENGAN BELANDA

KEPPRES 81/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1956 tentang MUTASI ANGGOTA PANITIA NEGARA URUSAN AGRARIA

KEPPRES 80/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NEGARA MENAMBAH HASIL BUMI

UUDRT 8/1956 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KOTA BESAR, DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPPRES 8/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1956 tentang BANDING TRAYEK ANGKUTAN ATAS KWEE HOCK LIE

UU 8/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH

KEPPRES 79/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1956 tentang PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA SEBAGAI HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI DI INDONESIA

KEPPRES 78/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1956 tentang PEMBEBANAN PENGGANTIAN UANG KEPADA D.E.G. DE. VLAEMICK

KEPPRES 77/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1956 tentang PEMBEBANAN PENGGANTIAN UANG KEPADA D. SUMARTO

KEPPRES 76/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1956 tentang BANDING TRAYEK ANGKUTAN ATAS NAMA AN KHO TJWIE KIAT

KEPPRES 75/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1956 tentang BANDING TRAYEK ANGKUTAN ATAS NAMA LIEM THIAN TIEN

KEPPRES 74/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1956 tentang BANDING TRAYEK ANGKUTAN ATAS NAMA LIEM KHENG THAY

UUDRT 7/1956 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPPRES 7/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1956 tentang BANDING TRAYEK ANGKUTAN BARANG ATAS NAMA TIAN POO

PP 7/1956 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956 tentang MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN AGAMA

UU 7/1956 Berlaku

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA-KERJA DEWAN PERWAKILAN

KEPPRES 6/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1956 tentang PENOLAKAN BANDING TRAYEK ANGKUTAN BARANG ATAS NAMA LIE POK CHIN

PP 6/1956 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1956 tentang URUSAN PEMBELIAN MINYAK KAYU PUTIH

UU 6/1956 Berlaku

PEMBENTUKAN MAJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)

UUDRT 5/1956 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPPRES 5/1956 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1956 tentang PENGESAHAN PERATURAN DAERAH JAKARTA RAYA

PP 5/1956 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1956 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN "ORDONNANTIE AETHERISCHE OLIEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 601) DAN "VERORDENING AETHERISCHE OLIEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 605) UNTUK MINYAK KAYU PUTIH