Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO. 77 TAHUN 1951) MENGENAI "PERATURAN PERBAIKAN PELABUHAN"
PENETAPAN BAGIAN IBW XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SEMARANG-SURABAYA
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1957 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA 1956 N0. 73) DAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA 1956 NO. 74)
PENETAPAN BAGIAN IBW XII (PELABUHAN SURABAYA)
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN RUKANDI BIN NURHAMID DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR SISA HUTAN SEPEDA
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1957 tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 96), KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGUASA-PENGUASA MILITER
PENETAPAN BAGIAN IBW XI (PELABUHAN TANJUNG PRIOK)
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957)
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1957 tentang PEMBERHENTIAN KO KWAT OEN DAN PENGANGKATAN ANG TJIANG LIAT SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1957 tentang TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS PEMEGANG JABATAN-JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN PEMBAYARAN PENGGANTIAN UANG RP. 2.190, DARI SAUDARA SUKARTO
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1957 tentang PENYERAHAN TUGAS MENGENAI MENYEWA RUMAH-RUMAH/PEKARANGAN-PEKARANGAN MILIK PARTIKELIR YANG DIPERLUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH SIPIL KEPADA MASING-MASING KEMENTERIAN YANG BERSANGKUTAN
PENETAPAN BAGIAN IBW X (PELABUHAN SEMARANG)
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN DARI PEMBAYARAN PENGGANTI SEJUMLAH UANG UNTUK KASAN PESURUH KANTOR URUSAN AGAMA PROPINSI SULAWESI DI MAKASAR
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN "UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1932 NO. 121) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1939 NO. 357
PENETAPAN BAGIAN IBW IX (PELABUHAN BELAWAN)
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK MAGELANG BAWEN-SEMARANG-PATI DAN MAGELANG-YOGYAKARTA
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN "SCHEPENVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1935 NO. 344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1941 NO. 55
PENETAPAN BAGIAN IBW VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR)
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1957 tentang PENGESAHAN PERATURAN DAERAH JAKARTA RAYA MENGENAI PENETAPAN RENCANA KHUSUS BAGI DAERAH RAWA KERBO
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1957 tentang PENETAPAN PERATURAN PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH
PENETAPAN BAGIAN IBW VII (PELABUHAN MAKASSAR) DARI
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1957 tentang METER DAN KILOGRAM LEMBAGA INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 11) TENTANG PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI PEMERINTAH
PENETAPAN BAGIAN IBW VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1957 tentang PEMBENTUKAN PANITIA INDUK UNTUK METER DAN KILOGRAM SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 4 DAN 5 LJKORDONNANTIE 1949
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 55 TAHUN 1957) TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1957
PENETAPAN BAGIAN IBW V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON)
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1957 tentang PEMBEBANAN SEJUMLAH UANG KEPADA AZHAR BEKAS KLERK STASIUN KERTOPATI
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 7 TAHUN 1957) TENTANG PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
PENETAPAN BAGIAN IBW IV (PERCETAKAN NEGARA)
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1957 tentang PEMBERHENTIAN MR. KARNIO DAN MENGANGKAT BASUKI DJATIKUSUMA SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA NEGARA PENASEHAT PENYELESAIAN PEMBATALAN KMB
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1957 tentang PENETAPAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
PENETAPAN BAGIAN IBW III (PUSAT PERKEBUNAN NEGARA)
Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1957 tentang PEMBEBANAN SEJUMLAH UANG KEPADA ACHMAD SAYUTI BEKAS KLERK KEPALA STASIUN KERTOPATI
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1957 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
PENETAPAN BAGIAN IBW II (PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI)
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1957 tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1952 TENTANG DAFTAR PERNYATAAN KECAKAPAN PEGAWAI NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1957 tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 63 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 106) DAN PENETAPAN PERATURAN TATA TERTIB PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCALVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1957 tentang PENGIRIMAN MISI KESEHATAN KE NEW ZEALAND DALAM RANGKA BANTUAN COLOMBO PLAN
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957 tentang PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1957 tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA MUTATIS MUTANDIS BAGI PEGAWAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1952 TENTANG DAFTAR SUS DAN KENAIKAN PANGKAT
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1957 tentang PENETAPAN PERATURAN PENYELESAIAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN PELAJAR VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1957 tentang AMANAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPADA PARA PEJABAT DAN SEGENAP ALAT PERLENGKAPAN NEGARA/PEMERINTAH DI SELURUH REPUBLIK INDONESIA UNTUK TERUS BEKERJA