Semua Peraturan (45,307)
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK MOJOKERTO-KRIANSIDOARJO-GEMPOLSURAT
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK WARU-GOMPOLSURAT DAN KEDURUS-BRANGKAL
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK KEDURUS-BRANGKAL
Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK LOSARI-CIREBON-JATIBARANG/KADIPATEN
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK LOSARI-CIREBON-CIKAMPEK-JAKARTA
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957 tentang PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1957 tentang PEMBERHENTIAN SUWIRJO DAN PENGANGKATAN SUMANANG SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR DENGAN WAKILNYA MR. SUKASNO SERTA PENGANGKATAN K. KRIDOHARSOJO
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN DARI BEA MASUK ATAS DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING PERMOHONAN TRAYEK DARI PERUSAHAAN TRUK LJS
PENGESAHAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH
Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK PURWOKERTO-TEGAL, CIREBON-BANDUNG-PEKALONGAN, CIREBON KADIPATEN/PEMANUKAN DAN LOSARI
PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK MAGELANG-SEMARANG-KUDUS
PESETUJUAN MENGENAI WARGA NEGARA YANG BERADA SECARA
Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK CIREBON-KARANGAMPEL-CIKAMPEK- DAN CIREBON-KADIPATEN-CILEUNYI
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1954 DAN UNDANG-
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SURABAYA-BELIMBING-SEMARANG-JUANA DAN LAMONGAN-GRESIK
VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK MAGELANG-SEMARANG-KUDUS DAN MAGELANG-YOGYAKARTA
Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SEMARANG-MAGELANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK KERTASURA UNGARAN-BAWEN-AMBARAWA
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK BANDUNG SUKABUMI-JAKARTA
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1954
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK GARUT-SUMEDANG CIREBON-TASIKMALAYA-BANDUNG
PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA NEGARA-NEGARA
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang DEWAN NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1957 tentang PENGANGKATAN MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI GUBERNUR BANK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SEMARANG-SURABAYA
PERSETUJUAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN ANTARA
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK WONOCOLO-BLIMBING
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEKTRAYEK KEDURUS BRANGKAL-WONOCOLO-BLIMBING-JATI-KLAKAH
PENETAPAN BAGIAN IBW XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 8) TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
PENETAPAN BAGIAN IBW XVII (PERUSAHAAN PRODUKSI JAWATAN
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK CIREBON JAKARTA DAN CIREBON-SEMARANG
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1957 tentang PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAN PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STAATSBLAD 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1958
PENETAPAN BAGIAN IBW XVI (JAWATAN KERETA API)
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN BUDIONO DAN PENGANGKATAN DJANU ISMADI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA NEGARA PERANCANG UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
PENETAPAN BAGIAN IBW XV (PERUSAHAAN BATUBARA BUKIT ASAM)
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK WONOCOLO-BLIMBING DAN JATI-KLAKAH
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1957 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.44 TAHUN 1952 MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH
PENETAPAN BAGIAN IBW XIV (PERUSAHAAN BATUBARA UMBILIN)
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK BANDUNG SUKABUMI-JAKARTA DAN BANDUNG PUNCAK-JAKARTA