Semua Peraturan (45,307)
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1981 tentang PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL UNTUK JEMBATAN TOL SUNGAI TELLO LAMA UJUNG PANDANG
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1981 tentang PEMINDAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNG KARANG/TELUK BETUNG KE KOTA KALIANDA DI KECAMATAN KALIANDA WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN DAN JEMBATAN MENJADI JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LUBUK LINGGAU
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS HALUOLEO
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1981 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI PUPUK
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS TADUKALO
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI SEMEN
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1981 tentang UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BINJAI UTARA, KECAMATAN BINJAI KOTA DAN KECAMATAN BINJAI SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI, KECAMATAN SIANTAR TIMUR, KECAMATAN SIANTAR BARAT, KECAMATAN SIANTAR UTARA DAN KECAMATAN SIANTARA SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEMATANG SIANTAR, KECAMATAN SIBOLGA UTARA, KECAMATAN SIBOLGA KOTA DAN KECAMATAN SIBOLGA SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SIBOLGA DALAM WILAYAH PROPINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITAL AWARDS" YANG TELAH DITANDATANGANI PADA TANGGAL 10 JULI 1958 DAN TELAH MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 7 JUNI 1959
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDRA KARYA
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DANAREKSA
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN ANGOTA TEAM PEMBIMBING PEMBANGUNAN PEMUGARAN MAKAM PROKLAMATOR KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUNG HATTA
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN TEMPURAN DAN KECAMATAN LEMAHABANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KERJASAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN ISLAM ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN ARAB
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 tentang PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG TELAH SELESAI MENUNAIKAN MASA DINASNYA MENJADI ANGGOTA CADANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 tentang LATIHAN PRA JABATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1981 tentang PENGANGKATAN TENAGA KESENIAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENERANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1981 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1981 tentang BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1981/1982
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1981 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA RIAU DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAN PERSEROAN (PERSERO) PT KARYA MINA
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "PERSETUJAUN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK", YANG TELAH DITANDATANGANI DI RIYADH, ARAB SAUDI, PADA TANGGAL 19 MEI 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PEGASING DAN KECAMATAN BINTANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TENGAH DAERAH ISTIMEWA ACEH
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVANTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL", YANG TELAH DITANDATANGANI DI BANGKOK, THAILAND, PADA TANGGAL 25 MARET 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SEKOLAH SWASTA
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 tentang PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH TERAKHIR KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1980
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang PENATAAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1981 tentang MENCABUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 1964 TENTANG PEMBEKUAN DAN PENGUSAHAAN REKENING PADA SEMUA BANK YANG TERCATAT ATAS NAMA WARGA NEGARA MALAYSIA/ WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI MALAYSIA
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1981 tentang HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TINGKAT II
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1981 tentang PEMBANGUNAN PEMUGARAN MAKAM PROKLAMATOR KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUNG HATTA
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981 tentang PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 tentang PAJAK PERSEROAN DAN PAJAK ATAS BUNGA, DEVINDEN DAN ROYALTY PADA PELAKSANAAN DAN KUASA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI DAN KONTRAK OPERASI BERSAMA (JOINT OPERATION CONTRACT) ANTARA PERTAMINA DAN KONTRAKTOR DALAM PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981 tentang PENCABUTAN PERATURAN NOMOR 229 TAHUN 1961 TENTANG PENYERAHAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tentang PEMBERIAN KUASA PENGUSAHAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT ENERGI KEPADA PERTAMINA DI INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BINA KARYA
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN : "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH INDIA MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH INDIA YANG TELAH DITANDATANGANI DI BOMBAY, INDIA, PADA TANGGAL 9 JANUARI 1981
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT YODYA KARYA
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 tentang KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1981 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
METROLOGI LEGAL
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 tentang PENYEMPURNAAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA