Semua Peraturan (45,307)
HUKUM ACARA PIDANA
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM(PERUM) "OTORITA JATILUHUR" SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PERSARANA PENGAIRAN
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1981 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN I MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang NASKAH UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL II UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 ADALAH SEPERTI YANG TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang IURAN PEMBAYARAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
Garis-garis Besar Haluan Negara.
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "SIXTH INTERNATIONAL TIN AGREEMENT" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 8 OKTOBER 1981, SEBAGAI HASIL DARIPADA "UNITED NATIONS TIN CONFERENCE, 1980"
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1981 tentang PENETAPAN JENIS KENADARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL UNTUK JEMBATAN TOL SUNGAI KAPUAS PONTIANAK
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ECONOMIC COOPERATION" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAND DAN DELEGASI PEMERINTAH CANADA, YANG TELAH DITANDA-TANGANI DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 1981
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN SEWA-MENYEWA PERUMAHAN
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI" YANG TELAH DITANDATANGANI DI WASHINGTON D.C., AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 30 JUNI 1980 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARAGEMBONG, KECAMATAN TAMBELANG DAN KECAMATAN BANTARGEBANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI, KECAMATAN PARAKANSALAK, KECAMATAN GEGERBITUNG, KECAMATAN CIDOLOG, KECAMATAN TEGALBULEUD, KECAMATAN KELIBUNDER, KECAMATAN CIRACAP DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DAN KECAMATAN SELAJAMBE DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1981 tentang LIKWIDASI PROYEK SUPER FOSPAT CILACAP
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1981 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA "BUWANA KARYA"
Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang POKOK- POKOK ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN JAWATAN PEGADAIAN
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN YAM
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TANGERANG
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI NAIROBI, KENYA
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA KESATUAN JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN NEGARA HASIL LAUT DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIRTA RAYA MINA
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1973/1974
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN TAMBANG BATU BARA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA DAN KONTRAKTOR SWASTA
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SINGKAWANG
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF' THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTIAN OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME", YANG TELAH DITANDATANGANI DI MANILA, PHILIPINA, PADA TANGGAL 18 JUNI 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK PHILIPINA
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BEKASI
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "BISNIS AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL COMPLEMENTATION" YANG TELAH DI TANDATANGANI DI MANILA, PHILIPINA, TANGGAL 18 JUNI 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH NEGARA- NEGAR ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TARAKAN
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN ANGGOTA TEAM PENASEHAT PEMBANGUNAN PEMUGARAN MAKAM PROKLAMATOR KEMERDEKAAAN REPUBLIK INDONESIA BUNG HATTA
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA GARAM MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "LOAN AGREEMENT (GREATER BANDUNG ELEKTRIC POWER DISTRIBUTION PROJECT) BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND KUWAUIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI "KUWAIT FUND FOR ARAB"
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TERNATE
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1981 tentang PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1981/1982
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1981 tentang PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1982/1982
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF DEPOK
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1981 tentang PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1982/1982
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1981 tentang MENUGASKAN KEPADA MENTERI MUDA URUSAN PEMUDA UNTUK MENYERAHKAN ASRAMA MAHASISWA DI BANDUNG KEPADA KOPERASI KELUARGA BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG MELALUI REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF DILI
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981 tentang PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA UNTUK PERGURUAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BAU-BAU
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI OSLO, NORWEGIA
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERIKANAN JAWA TIMUR DAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI SELATAN/TENGGARA DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN SAMODRA BESAR