Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

PP 16/1992 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI, BLORA, TEMANGGUNG, PURBALINGGA, GROBOGAN, BREBES, WONOGIRI, DAN CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

UU 16/1992 Berlaku

KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

PP 15/1992 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

UU 15/1992 Berlaku

PENERBANGAN

KEPPRES 14/1992 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1992 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN KERAJAAN SAUDI ARABIA UNTUK PEMBEBASAN TIMBAL BALIK PAJAK-PAJAK DAN BEA MASUK ATAS KEGIATAN-KEGIATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA DARI KEDUA NEGARA BESERTA PROTOKOLNYA

PP 14/1992 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

UU 14/1992 Berlaku

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KEPPRES 13/1992 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1992 tentang TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL

PP 13/1992 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1992 tentang PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DOK DAN GALANGAN KAPAL NUSANTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI

UU 13/1992 Berlaku

PERKERETAAPIAN

KEPPRES 12/1992 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1992 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANAA YAMAN

PP 12/1992 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAN UMUM (PERUM) GAS NEGARA (PGN)

UU 12/1992 Berlaku

SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

KEPPRES 11/1992 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang PETUNJUK DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

PP 11/1992 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN BAHTERA ADIGUNA

UU 11/1992 Diubah

DANA PENSIUN

KEPPRES 10/1992 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

PP 10/1992 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

UU 10/1992 Berlaku

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

KEPPRES 1/1992 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang PENGELOLAAAN TAAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN TAMAN WISATA CANDI PRAMBANAN SERTA PENGENDALIAN LINGKUNGAN KAWASANYA

PP 1/1992 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BIO FARMA

UU 1/1992 Berlaku

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

PERPPU 001/1992 Berlaku

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14

PP 9/1991 Dicabut

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP 8/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI KERETA API

PP 77/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1991 tentang PERUBAHAN PP 52-1980 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PT. INDONESIAN SATELLITE CORPORATION (PT. INDOSAT)

PP 76/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 tentang PERUBAHAN PP 22-1985 TENTANG PELAKSANAAN UU PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PP 65-1991

PP 75/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR

PP 74/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN

PP 73/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

PP 72/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PENDIDIKAN LUAR BIASA

PP 71/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang LATIHAN KERJA

PP 70/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang PELAKSANAAN UU 4-1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

PP 7/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang PENERAPAN UU 5-1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

UU 7/1991 Diubah

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

PP 69/1991 Dicabut

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA

PP 68/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA RI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP 67/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA RI

PP 66/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I

PP 65/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991 tentang PERUBAHAN PP 22-1985 TENTANG PELAKSANAAN UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 29-1988

PP 64/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LANGSA

PP 63/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM

PP 62/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT

PP 61/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA PADANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REJANG LEBONG, KECAMATAN SEGINIM DAN SUKARAJA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN DAN KECAMATAN PUTRI HIJAU DAN PADANG JAYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

PP 60/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BATIN XXIV, MARO SEBO DAN PEMAYUNG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI, KECAMATAN JUJUHAN, TANAH SEPENGGAL DAN RIMBO BUJANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUNGO TEBO, KECAMATAN PENGABUAN, MENDAHARA DAN RANTAU RASAU DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PP 6/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS GOWA

UU 6/1991 Berlaku

PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

PP 59/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN IV MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP 58/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP 57/1991 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN II MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)