Semua Peraturan (45,307)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PERUBAHAN ATAS
ARBITRASE DAN ALTERNATIF
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang PEMBARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INDONESIA
PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN KUOTA REPUBLIK
PEMILIHAN UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM
BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG
PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG
TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963
UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang PENCABUTAN IJIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
HARI FILM NASIONAL
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI
LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang PELAKSANAAN SERAH SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER
Bank Indonesia
UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
PENDIRIAN KANTOR SEKSI KEPENTINGAN (INTEREST SECTION)
PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II BONE, SINJAI, SIDENRENG, RAPPANG, WAJO, LUWU, DAN BULUKUMBA DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I SULAWESI SELATAN
TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMISAHAN KEPOLISIAN NEGARA RI DARI ANGKATAN BERSENJATA RI
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980 TENTANG BADAN KOORDINASI
PARTAI POLITIK
PP No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/atau Perusakan Laut
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998
Jasa Konstruksi
Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN AGREEMENT RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF PART XI OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF SEA OF 10 DECEMBER 1982
Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang REMISI