Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II MALANG,LAMONGAN, BOJONEGORO, NGAWI, BLITAR, LUMAJANG, DAN KEDIRI DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I JAWA TIMUR
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang TIM PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU,
PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA,
PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN
UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Uu 8-1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II TAPANULI SELATAN, TAPANULI UTARA, TOBA, SAMOSIR, LABUHAN BATU, DAN LANGKAT, DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
PERUBAHAN ATAS
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 21-1999 TENTANG TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAAN RAKYAT RI NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF
JAMINAN FIDUSIA
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 198-1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPPRES 18-1999
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
KEHUTANAN
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang INSTRUKSI KEPADA SELURUH MENTERI DAN PARA PIMPINAN LPND TENTANG BUKTI KEWARGANEGARAAN RI
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RESCUE OF ASTRONAUTS, THE
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang PENGECUALIAN TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API DARI PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI
HAK ASASI MANUSIA
Hak Asasi Manusia
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999 tentang JENIS DAN KRITERIA PERUSAHAAN PERSEROAN TERTENTU YANG DAPAT DIKECUALIKAN DARI PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PEMEGANG SAHAM ATAU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) KEPADA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PENGELOLAAN ZAKAT
UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 183-1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
HUBUNGAN LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
TELEKOMUNIKASI
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF COMMERCIAL
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG
UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Ri Jakarta
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang PELAKSANAAN UU 3-1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1999/2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAAN
PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI