Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

PERDA 1/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

PERDA 1/2001 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

KEPPRES 1/2001 Berlaku

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987

INPRES 1/2001 Diubah

PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA

UU 1/2001 Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES /2001 Tidak Berlaku

KEPPRES_103_2001

TAP_MPR viii-mpr-2000/2000 Berlaku

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor viii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI TAHUN 2000

TAP_MPR vii-mpr-2000/2000 Berlaku

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAP_MPR vi-mpr-2000/2000 Berlaku

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vi-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAP_MPR vi-mpr-2000/2000 Berlaku

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vi-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAP_MPR v-mpr-2000/2000 Berlaku

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

TAP_MPR iv-mpr-2000/2000 Berlaku

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 tentang REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM OENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

TAP_MPR iii-mpr-2000/2000 Berlaku

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TAP_MPR IV-MPR-2000/2000 Berlaku

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV-MPR-2000 Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah

KEPPRES 99/2000 Diubah

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

PP 98/2000 Diubah

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPPRES 98/2000 Diubah

PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

PP 97/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPPRES 97/2000 Berlaku

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2001

PP 96/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPPRES 96/2000 Berlaku

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA

PP 95/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA

KEPPRES 95/2000 Berlaku

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PP 94/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2000 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

KEPPRES 94/2000 Berlaku

PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE SOUTHEAST ASIAN

KEPPRES 93/2000 Berlaku

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEPPRES 92/2000 Berlaku

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PP 91/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA

KEPPRES 91/2000 Berlaku

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PP 9/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG

KEPPRES 9/2000 Berlaku

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

INPRES 9/2000 Berlaku

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

UU 9/2000 Berlaku

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999

KEPPRES 89/2000 Diubah

KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PP 88/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2000 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

KEPPRES 88/2000 Berlaku

KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN

PP 87/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN PP 26-1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

KEPPRES 87/2000 Berlaku

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

KEPPRES 86/2000 Berlaku

PENGESAHAN PROTOCOL 3 TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES

KEPPRES 85/2000 Berlaku

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1990

PP 84/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KEPPRES 84/2000 Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000

PP 83/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 79-1998

KEPPRES 83/2000 Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999

KEPPRES 82/2000 Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TENTANG

PP 81/2000 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang KENAVIGASIAN

KEPPRES 81/2000 Berlaku

PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR

KEPPRES 80/2000 Dicabut

Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

PERDA 8/2000 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DANSTRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAHKOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA MALANG

PERDA 8/2000 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DANSTRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAHKOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA MALANG