Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

PERDA 7/2011 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN

PERDA 7/2011 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PAJAK PARKIR

PERDA 7/2011 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PAJAK SARANG BURUNG WALET

PERDA 7/2011 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen

PERDA 7/2011 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BANGKA TENGAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI BIDANG PERIZINAN

PERDA 7/2011 Berlaku

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT.RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI,DAN PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA

PERATURAN_LAN 7/2011 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

PERATURAN_ORI 7/2011 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2011 tentang KODE ETIK INSAN OMBUDSMAN

PERATURAN_BAPETEN 7/2011 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2011 tentang DESAIN SISTEM CATU DAYA DARURAT UNTUK REAKTOR DAYA

PERATURAN_POLRI 7/2011 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN 7/2011 Berlaku

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2011 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN 7/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PERPRES 7/2011 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 2010-2014

KEPPRES 7/2011 Berlaku

PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA UNTUK

INPRES 7/2011 Berlaku

PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011

PP 7/2011 Berlaku

PELAYANAN DARAH

PERDA 7/2011 Berlaku

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

UU 7/2011 Diubah

Mata Uang

PERMENKEU 69-pmk-07-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 69-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2011

PERMEN 69-pmk-07-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 69-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2011

PERMENPERIN 69-m-ind-per-7-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 69-m-ind-per-7-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGARI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

PERMEN 69-m-ind-per-7-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 69-m-ind-per-7-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGARI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

PERPRES 69/2011 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2011 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

PP 69/2011 Diubah

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA

PERMENKEU 68-pmk-07-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 68-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011

PERMEN 68-pmk-07-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 68-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011

PERPRES 68/2011 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

PP 68/2011 Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMENKEU 67-pmk-03-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 67-pmk-03-2011 Tahun 2011 tentang PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERMEN 67-pmk-03-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 67-pmk-03-2011 Tahun 2011 tentang PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERMENDAGRI 67/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DI DAERAH

PERMEN 67/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DI DAERAH

PERPRES 67/2011 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

PP 67/2011 Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMENKEU 66-pmk-011-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 66-pmk-011-2011 Tahun 2011 tentang INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2012

PERMEN 66-pmk-011-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 66-pmk-011-2011 Tahun 2011 tentang INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2012

PERMENDAGRI 66/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2011 tentang KODE DATA DAN TATA WILAYAH

PERMEN 66/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2011 tentang KODE DATA DAN TATA WILAYAH

PERPRES 66/2011 Diubah

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

PP 66/2011 Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA

PERMENKEU 65-pmk-011-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 65-pmk-011-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERMEN 65-pmk-011-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 65-pmk-011-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERMENPERIN 65-m-ind-per-7-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 65-m-ind-per-7-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PERMEN 65-m-ind-per-7-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 65-m-ind-per-7-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PERMENDAGRI 65/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2011 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERMEN 65/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2011 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERPRES 65/2011 Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

PP 65/2011 Diubah

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMENKEU 64-pmk-05-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 64-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PERMEN 64-pmk-05-2011/2011 Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 64-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP